Pulihkan Ekonomi NTB, Pemprov Dorong Kabupaten/Kota Percepat Belanja APBD

H. Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov mendorong Pemda Kabupaten/Kota mempercepat belanja APBD untuk memulihkan ekonomi NTB di tengah pandemi Covid-19. Percepatan belanja pemerintah dinilai salah satu aspek yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi dalam kondisi saat ini.

“Pemerintah sekarang sedang melakukan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu aspek mempercepat pemulihan ekonomi nasional itu adalah mempercepat serapan APBD. Karena belanja modal, atau pembangunan yang ada di APBD itu bagian dari upaya memulihkan ekonomi kita,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.M, M.TP., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 7 September 2020.

Iklan

Ridwan mengatakan percepatan belanja perlu dilakukan saat ini. Apalagi, APBD Perubahan 2020  sudah ditetapkan. Ia menambahkan, ketika  investasi pemerintah atau belanja pemerintah terdistribusi dengan cepat, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kita terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota memaksimalkan dana yang direalokasi dan refocusing untuk penanganan Covid-19 yang kemarin. Supaya segara dibelanjakan,” katanya.

Apalagi, kata mantan Kepala Bappeda NTB ini, aktivitas ekonomi  mulai stabil meskipun masih terbatas. Artinya, masyarakat sudah mulai bekerja di lapangan. Aktivitas tender proyek-proyek pemerintah juga sudah banyak yang selesai.

“Jadi tak ada alasan lagi sebenarnya bagi kita untuk menunda realisasi atau penyerapan APBD. Karena salah satu cara membantu masyarakat adalah mempercepat program-program itu nyampai agar dapat dirasakan manfaatnya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi NTB triwulan II 2020 mengalami kontraksi atau minus 1,41 persen (y on y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 47,78 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 19,81 persen.

Sementara, ekonomi NTB triwulan II 2020 dibandingkan triwulan I 2020 tumbuh 0,52 persen (q to q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,50. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 24,05 persen.

Sedangkan ekonomi NTB semester I 2020 terhadap semester I 2019 tumbuh 0,75 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 31,72 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 5,40 persen.

Diketahui, penyerapan belanja APBD di NTB perlu dipercepat untuk menggerakkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, dari Rp11,15 triliun anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke NTB, triliunan belum dibelanjakan sampai akhir Agustus lalu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mentransfer TKDD untuk Pemprov dan 10 Pemda Kabupaten/Kota sampai 31 Agustus sebesar Rp11,15 triliun. Sementara, rata-rata serapan belanja atau realisasi keuangan APBD Pemda di NTB kecuali Bima dan Kota Bima  hingga Agustus 2020 sebesar 38,57 persen atau Rp7,21 triliun. Total APBD Pemda di NTB, kecuali Bima dan Kota Bima sebesar Rp18,7 triliun.

Sementara anggaran TKDD yang sudah ditransfer Kemenkeu ke semua Pemda sebesar Rp11,15 triliun. Jika TKDD untuk Bima dan Kota Bima dikeluarkan, karena belum ada laporan progres pelaksanaan anggaran di Monev Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Maka total TKDD yang sudah ditransfer ke Pemprov dan delapan Pemda Kabupaten/Kota sebesar Rp9,58 triliun, sehingga anggaran yang belum dibelanjakan di NTB mencapai Rp2,37 triliun.

Penyaluran TKDD ke NTB sampai 31 Agustus sebesar Rp11,15 triliun lebih atau 74,35 persen dari total pagu sebesar Rp15,003 triliun. Dengan rincian, Pemprov NTB sudah disalurkan sebesar Rp2,5 triliun dari pagu Rp3,38 triliun, Dompu Rp618 miliar dari pagu Rp823 miliar, Lombok Barat Rp998,59 miliar dari pagu Rp1,31 triliun, Lombok Tengah Rp1,23 triliun dari pagu Rp1,72 triliun.

Kemudian Lombok Timur Rp1,44 triliun dari pagu Rp1,98 triliun, Sumbawa Rp973,8 miliar dari pagu Rp1,29 triliun, Kota Mataram Rp660,73 miliar dari pagu Rp889,58 miliar, Sumbawa Barat Rp606,76 miliar dari pagu Rp781,89 miliar, Lombok Utara Rp521,59 miliar dari pagu Rp682,56 miliar. Sedangkan Bima Rp1,12 triliun dari pagu Rp1,58 trilin dan Kota Bima Rp441,67 miliar dari pagu Rp614,94 miliar.

Berdasarkan serapan anggaran dalam Monev Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga Agustus, hanya Pemprov  dan Kota Mataram yang serapan belanja APBD 2020  tertinggi di NTB. Sementara sembilan kabupaten/kota lainnya masih di bawah 40 persen.

Pemprov NTB dengan APBD sebesar Rp5,13 triliun. Serapan belanja atau progres serapan keuangan sampai Agustus sebesar 48,27 persen dari target 65,40 persen. Sedangkan progres fisik 55,63 persen dari target 61,15 persen. Sementara Kota Mataram dengan APBD sebesar Rp1,3 triliun. Progres serapan keuangan 54,26 persen dari target 68,33 persen. Sedangkan progres fisik 51,52 persen dari target 68,33 persen.

Sedangkan kabupaten/kota lainnya, serapan keuangan masih di bawah 40 persen. Seperti Lombok Barat dengan APBD sebesar Rp1,99 triliun. Progres serapan  keuangan sebesar 38,95 persen dari target 72,95 persen. Sedangkan progres fisik 48,58 persen dari target 75 persen.

Kemudian Lombok Utara dengan APBD sebesar Rp1,07 triliun progres serapan keuangan 26,44 persen dari target 85,83 persen. Sedangkan progres fisik 40,02 persen dari target 60,30 persen. Lombok Tengah dengan APBD sebesar Rp2,32 triliun, progres keuangan sebesar 35,59 persen dari target 70,78 persen. Sedangkan progres fisik 45 persen dari target 71 persen.

Selanjutnya, Lombok Timur dengan APBD sebesar Rp2,79 triliun, progres keuangan sebesar 38,92 persen dari target 65 persen. Sedangkan progres fisik 16,66 persen dari target 70 persen. Sumbawa Barat dengan APBD sebesar Rp1,06 triliun, progres keuangan sebesar 38,52 persen dari target 46,30 persen. Sedangkan progres fisik 38,52 persen dari target 46,30 persen.

Sumbawa dengan APBD sebesar Rp1,85 triliun, progres keuangan sebesar 27,74 persen dari target 64,33 persen. Sedangkan progres fisik 30,51 persen dari target 64,33 persen. Dompu dengan APBD sebesar Rp1,19 triliun, progres keuangan sebesar 38,41 persen dari target 47,1 persen. Sedangkan progres fisik 32,04 persen dari target 52,1 persen. Sementara Kota Bima dan Kabupaten Bima, belum ada laporan progres serapan keuangan dan fisik pelaksanaan APBD  ke sistem Monev LKPP hingga Agustus lalu. (nas)