Pujut Jadi Kawasan Strategis Nasional

Sekda Loteng, H. M. Nursiah (Suara NTBdok)

Praya (Suara NTB) – PEMERINTAH pusat telah menetapkan Kecamatan Pujut sebagai kawasan strategis nasional (KSN). Itu artinya, pengembangan kawasan ini  bakal menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat sebagai salah satu upaya mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang memang berada di wilayah Kecamatan Pujut.

Demikian disampaikan Sekda Loteng H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di D’Max Hotel Praya, Kamis, 13 Desember 2018. Sebagai turunan dari KSN, ujarnya, selanjutnya akan ditetapkan kawasan penyangga KEK Mandalika seluas 3.500 hektare dan mencakup wilayah Kecamatan Pujut dan sekitarnya.

Iklan

“Kawasan penyangga itu nantinya juga akan ikut dikembangkan. Tapi tentunya dengan pola serta konsep yang berbeda dari pengembangan KEK Mandalika. Namun tetap mengarah untuk bagaimana bisa mendukung pengembangan KEK Mandalika itu sendiri,” jelasnya.

Sebagai dasar pengembangan kawasan penyangga KEK Mandalika dan kawasan strategis nasional tersebut, saat ini pemerintah daerah tengah menyusun draf peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur tata cara serta pola pengembangan kawasan penyangga. Jangan sampai pola pengembangan kawasan penyangga justru bertentangan dengan aturan yang ada.

Misalnya, aturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang seharusnya untuk mendukung pariwisata justru bertentangan dengan konsep pengembangan pariwisata. “Contoh untuk kegiatan penambangan, tidak boleh lagi ada di kawasan penyangga. Harus benar-benar steril dari kegiatan yang bertentangan dengan pariwisata,” ujarnya.

Karena memang pariwisata tidak bisa berdampingan dengan penambangan. Salah satunya harus mengalah. “Karena itu sudah menjadi kawasan strategis nasional maka tentunya intervensi pemerintah akan lebih banyak lagi. Termasuk dalam hal dukungan anggaran,” sebutnya.

Pasalnya, pemerintah pusat juga berkepentingan untuk mendukung percepatan pengembangan KEK Mandalika yang memang menjadi salah satu program prioritas pengembangan pariwisata nasional dalam mewujudkan 10 destinasi wisata “Bali Baru” untuk bisa menggenjot angka kunjungan wisatawan secara nasional. “Karena ini merupakan program pusat, maka kita di daerah harus ikut mendukung,” tandas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng ini. (kir)