PTT di Mataram Didaftarkan sebagai Penerima Asuransi

Sejumlah perwakilan PTT diterima Walikota Mataram, Ahyar Abduh. Sebanyak 1.500 GTT dan PTT di Lingkup Pemkot Mataram akan didaftarkan sebagai penerima asuransi. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi pegawai non ASN selama bekerja. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram telah mengalokasikan anggaran untuk 1.500 pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) sebagai penerima asuransi. Hal ini guna memberikan perlindungan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas.

Kebijakan Pemkot Mataram mendaftarkan pegawai non ASN sebagai penerima asuransi dijelaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Hariadi, Kamis, 1 Oktober 2020, sebenarnya sudah sejak lama. Bahkan, kader terpadu sejak bulan Maret lalu telah aktif sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pihaknya menindaklanjuti 1.500 PTT dan GTT agar diakomodir sebagai penerima asuransi. “Kalau instansi lain sudah sejak lama. Seperti pasukan biru di PU sama pasukan kuning di LH,” jelas Hariadi.

Iklan

Kepesertaan selama tiga bulan kedepan yakni Oktober – Desember diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp52 juta. Selanjutnya, pembayaran premi akan dikembalikan ke masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). Hariadi menambahkan, premi untuk GTT tidak dialokasikan di 2020. Arahan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta agar dicarikan pihak ketiga yang mau menanggulangi dulu. Tetapi ini menjadi alternatif terakhir karena insentif yang dibayarkan untuk kader memperoleh relaksasi dari pemerintah. “Itu jalan terakhir. Karena kader kan cuma bayar 1 persen saja,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidukan, H. Lalu Fatwir Uzali menambahkan, pihaknya mengakomodir apa yang menjadi kebijakan kepala daerah terhadap GTT. Kendalanya di APBD 2020 tidak dialokasikan untuk pembayaran premi kepesertaan. Dia berharap ada mitra yang bersedia menanggulangi pembayaran iuran tersebut. “Prinsipnya kita siap. Anggaran 2021 sudah kita alokasikan,” kata Fatwir.

Ketua Forum K2 Kota Mataram, Muzakalah mengapresiasi kebijakan dari Pemkot Mataram yang mengalokasikan anggaran untuk GTT maupun PTT sebagai peserta BPJamsostek. Kebijakan ini dinilai sangat membantu dan memberikan jaminan bagi ahli waris.

Menurutnya, perlu diatur oleh Pemkot Mataram adalah masa kerja pegawai non ASN tersebut. Pasalnya, pendapatan diperoleh pegawai yang telah mengabdi 10 tahun sama dengan pegawai yang baru tiga bulan bekerja. “Kalau masa Covid ini masker yang jadi bahan sosialisasi. Kami juga masa kerja jadi perhatian,” ucapnya.

Kesenjangan terjadi antara guru dan tukang sapu. Pendapatan guru non ASN Rp400 ribu per bulan. Sementara, petugas kebersihan Rp1,2 juta. Idealnya, guru memiliki tugas berat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mendapat porsi gaji yang ideal. “Paling tidak sama atau lebih besar dari tukang sapu, karena tugas guru ini sangat berat,” tegasnya.

Perwakilan GTT, Nawi menginginkan agar GTT diterbitkan SK oleh Walikota Mataram. SK ini menjaga legitimasi agar guru non ASN tidak diberlakukan semena-mena.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memerintahkan pimpinan OPD untuk segera menindaklanjuti hal tersebut. Dia tidak mau kebijakan yang telah diatur berdasarkan perundang – undangan tidak dilaksanakan. “Kalau ada persoalan diselesaikan saja. Jangan sampai persoalan itu kembali ke saya lagi,” tegasnya.

Pada akhir masa jabatannya, Walikota memiliki komitmen untuk mensejahterakan pegawai. Bila perlu tegasnya, sopir cidomo dan sopir angkut juga dimasukkan sebagai penerima asuransi. Terkait dorongan menerbitkan SK disampaikan, sepanjang tidak menyalahi aturan dan didukung anggaran akan dilaksanakan. “Ini sudah dari dulu. Saya tanya mana contohnya sampai sekarang tidak ada. Kalau saya selama itu sesuai aturan dan tidak menjadi persoalan akan saya lakukan,” ucapnya. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional