PTM Penuh Bergantung Kebijakan Pemerintah Daerah

Mohammad Mustari (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) –  Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) penuh atau normal di NTB terus dimatangkan. Terkait hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB yang merupakan UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebutkan keputusan PTM penuh diserahkan kepada kebijakan di daerah. Pemerintah Provinsi NTB sendiri tengah menggodok rencana simulasi atau uji coba PTM penuh.

Rapat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dengan pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Wilayah NTB, Ketua Satgas Covid-19 Provinsi NTB, Kepala LPMP NTB, Kepala Cabang Dinas Dikbud NTB di semua kabupaten/kota, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di NTB akan dilaksanakan Jumat, 19 November 2021.

Iklan

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Mohamad Mustari, Ph.D., pada Kamis, 18 November 2021 mengatakan, pada prinsipnya, untuk PTM Penuh pemerintah mendukung selama semua persyaratan protokol kesehatan terpenuhi dan ada izin dari satgas Covid-19 di masing-masing daerah. “Kebijakan PTM Penuh yang mengatur sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah yang mengetahui langsung kondisi dan situasinya. Sekali lagi sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing,” ujarnya.

Ia menyampaikan yang perlu diperhatikan untuk memutuskan PTM penuh tentunya kondisi pandemi Covid-19 sudah melandai atau berada di PPKM level 1 berdasarkan hasil pantauan Satgas Covid-19. Selain itu, kesiapan sekolah harus benar-benar diperhatikan.

“Kesiapan sekolah mulai dari pendidik dan tenaga kependidikannya yang sudah divaksin dan sarana atau prasarana pendukung kesehatan sekolah tetap diperhatikan,” ujarnya.

Menurut Mustari hal paling penting yaitu adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, serta pihak terakhir. “Tentunya kita semua tetap waspada karena Pandemi Covid-19 belum berakhir,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas PTM penuh. Menurutnya, di masa pandemi ini, SMA, SMK, dan SLB di NTB hanya tiga bulan awal pandemi melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sisanya sekolah menggelar pembelajaran tatap muka terbatas.

“Sejauh ini tidak ada masalah. Kebijakan ini diapresiasi Mendikbudristek dan polanya diadopsi oleh Kemendikbudristek. Ke depan kami akan membahas bersama semua pihak dan pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk menggelar PTM penuh,” ujarnya.

Sementara salah satu wali murid, Aisha, tidak mempermasalahkan sekolah di Mataram menggelar PTM penuh, asalkan pihak sekolah juga konsisten menerapkan prokes di sekolah. Sebagai orang tua, dirinya tidak ingin saat PTM penuh, prokes justru tidak dijaga, sehingga menyebabkan penyebaran Covid-19 terhadap anak-anak sekolah menjadi klaster baru.

Dirinya yang juga guru di salah satu sekolah di Lombok Barat ini, mencontohkan, sekolahnya pernah melakukan uji coba PTM penuh. Namun, karena masih banyak hal yang harus dibenahi, terutama berkaitan dengan protokol kesehatan, PTM penuh dihentikan sampai sekarang ini. sekolah tempatnya mengajar menerapkan PTM terbatas dengan siswa di satu kelas masuk 3 kali dalam seminggu.

‘’Kalau memang pemerintah melihat sekolah mampu menerapkan prokes tidak masalah PTM penuh. Tapi, kalau sekolah tidak konsisten dengan kebijakan penerapan prokes, lebih baik PTM terbatas saja dulu,’’ sarannya. (ron/ham)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional