PTAMNT Belum Berlakukan Jadwal Kerja Normal

H. Muslimin. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Hingga kini PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) masih belum memberlakukan jadwal kerja normalnya. Sejak tanggal 25 Januari lalu, perusahaan operator tambang Batu Hijau ini melakukan pengetatan protokol Covid-19 yang menyebabkan ribuan karyawannya tetap dipertahankan pada posisi terakhir keberadaannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Muslimin menjelaskan, berdasarkan rapat koordinasi terakhir pihaknya dengan PTAMNT. Perusahaan tersebut melaporkan masih akan terus menerapkan pengetatan protokol Covid-19 itu sehingga para karyawan yang tetap berada di rumah (libur), sementara belum dapat kembali dipekerjakan. “Kami tanya sampai kapan. Mereka juga belum bisa memastikan. Yang jelas skrining masih terus berjalan sampai perusahaan benar-benar yakin lingkungan kerja mereka nanti steril saat pola kerja normal diberlakukan lagi,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa, 2 Maret 2021.

Iklan

Berdasarkan laporan PTAMNT kepada Disnakertrans KSB, dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Saat ini jumlah pegawai PTAMNT berikut seluruh karyawan aliansi dan sub kontraktornya yang bekerja di areal tambang sebanyak 5.000 orang. Terdiri dari 800 karyawan bekerja terbatas di areal tambang dan 4.200 orang bekerja dengan sistem work from homen (WFH) atau bekerja dari rumah.

Sementara sisanya, terdapat sekitar 2.200 menjalani karantina terpusat di fasilitas karantina yang disediakan PTAMNT di Mataram. Dan 1.000 karyawan yang saat itu tengah menjalani libur diharuskan tetap berada di rumah (dirumahkan).

Diakui H. Muslimin, kebijakan pengetatan protokol Covid-19 yang berimbas pada pola kerja di proyek tambang Batu Hijau itu dikhawatirkan oleh karyawan. Terutama yang saat ini tetap dirumahkan. Mereka, ungkap mantan kepala Dinas Pertanian (Distan) KSB, takut pada akhirnya di PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh perusahaan.

“Soal ini sudah kami konfirmasi ke PTAMNT. Perusahaan menyatakan berjanji tidak akan melakukan PHK dan yang dirumahkan saat ini tetap mendapat gajinya setiao bulan,” beber H. Muslimin seraya menambahkan Pemda KSB berkepentingan dengan kejelasan status pekerja yang dirumahkan itu. “Mereka yang dirumahkan itu kan banyak warga kita (KSB). Makanya kami turut ingin memastikan mereka tetap aman,” tandasnya.(bug)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional