Proyeksi Pendapatan Daerah 2021, TAPD Tunggu Gambaran Realisasi APBD-P NTB 2020

H. L. Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB masih menunggu gambaran realisasi APBD-P 2020 untuk memproyeksikan besaran pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2021. Penerimaan daerah dari kerja sama pemanfaatan aset akan dimaksimalkan untuk mendongkrak penerimaan daerah tahun depan.

‘’Ketika kondisi melemah seperti ini, kita harapkan adalah investasi. Termasuk di antara itu bagaimana kita optimalisasi kerja sama pemanfaatan aset-aset daerah. Sebagai sumber penerimaan daerah. Dalam suasana seperti ini, kerja sama pemanfaatan aset daerah kita evaluasi dalam rangka optimalisasi,’’ ujar Ketua TAPD NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 26 Oktober 2020.

Iklan

Sekda NTB ini mengatakan, TAPD sedang mendesain proyeksi penerimaan daerah dalam RAPBD murni 2021. Dengan melihat progres penerimaan daerah di APBD murni maupun APBD Perubahan 2020.

‘’APBD NTB dari Rp5,5 triliun, sekarang menjadi Rp5,3 triliun. Dari itu berapa realisasi sampai akhir tahun. Dengan asumsi penerimaan pendapatan akhir tahun ini, kita membuat proyeksi bagaimana APBD 2021. Di samping itu, berdasarkan fakta ini, kita juga harus driver apa yang sudah tuangkan ke dalam RPJMD yang sudah direvisi,’’ terangnya.

Gita mengatakan, TAPD sedang mengatur strategi. Diakuinya, beban anggaran pada APBD murni 2020 memang cukup berat. Karena Pemprov harus menyiapkan anggaran untuk program percepatan jalan tahun jamak. Total anggaran percepatan jalan tahun jamak sampai 2022 sebesar Rp750 miliar. Selain ada anggaran yang harus disiapkan untuk membayar utang program 2020.

‘’Kita memproyeksikan itu berdasarkan data aktual sampai nanti 31 Desember 2020. Itu menjadi titik tolak  penyusunan APBD murni 2021. Sedang berproses ini, KUA PPAS sudah berproses. Sedang jalan, konsilodasi internal maupun proses politik sedang berjalan,’’ tandasnya.

Sebagai gambaran, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, APBD-P NTB ditetapkan sebesar Rp5,3 triliun. Dalam APBD-P NTB 2020, jumlah pendapatan sebesar Rp5,33 triliun. Atau  berkurang sebesar Rp338,6 miliar dari target pendapatan dalam APBD murni sebesar Rp5,67 triliun.

Sedangkan jumlah belanja dalam APBD-P NTB 2020 sebesar Rp5,39 triliun, atau berkurang sebesar Rp320,2 miliar dari target APBD murni sebesar Rp5,71 triliun. Sehingga APBD-P 2020 defisit sebesar Rp63,5 miliar lebih.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan,  pada 2021, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diperoleh Pemprov NTB sebesar Rp1,524 triliun. Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp434,75 miliar.

Terdiri dari DBH Pajak PPH Rp57,89 miliar, PBB Rp4,54 miliar, dan DBHCHT Rp318,71 miliar. Kemudian, DBH Sumber Daya Alam yang terdiri dari kehutanan Rp604 juta lebih dan minerba Rp53,004 miliar.

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang irigasi Rp35,03 miliar, DAK Fisik bidang pertanian Rp14,83 miliar, DAK Fisik bidang kelautan dan perikanan Rp13,86 miliar, DAK Fisik lingkungan hidup tematik penurunan angka kematian ibu dan stunting Rp2,26 miliar, DAK Fisik bidang kehutanan Rp11,98 miliar. Total DAK Fisik yang diperoleh Pemprov sebesar Rp417,65 miliar.

Sedangkan DAK non fisik, terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler Rp1,556 triliun, BOS afirmasi Rp1,86 miliar, dan BOS kinerja Rp11,94 miliar. Kemudian tunjangan profesi guru Rp237,35 miliar, tambahan penghasilan guru Rp963 juta, bantuan operasional museum Rp1,59 miliar, bantuan operasional Taman Budaya Rp1,75 miliar dan DAK non fisik  bantuan operasional kesehatan Rp5,37 miliar.

Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID), Pemprov mendapatkan sebesar Rp68,52 miliar. Sedangkan kabupaten/kota di NTB, seperti Bima mendapatkan DID sebesar Rp37,47 miliar, Dompu Rp26,43 miliar, Lombok Barat Rp35,57 miliar, Lombok Tengah Rp36,05 miliar, Lombok Timur Rp10,19 miliar, Sumbawa Rp26,38 miliar, Kota Mataram Rp30,24 miliar, Kota Bima Rp30,02 miliar, Sumbawa Barat Rp25,05 miliar dan Lombok Utara sebesar Rp36,84 miliar. (nas)