Proyeksi Penanganan Korupsi 2021, Kasus Benih Jagung 2017 Paling Diatensi

Purwanto Joko Irianto. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menggeber penanganan kasus korupsi dengan 15 kasus masuk tahap penyidikan. Satu diantaranya yang menjadi atensi yakni kasus pengadaan benih jagung tahun 2017. Penanganan kasus korupsi tahun 2021 ini lebih ditingkatkan. “Kita optimalkan lagi kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Jumlah itu (penyidikan) masih perlu ditingkatkan lagi,” tegas Wakajati NTB Purwanto Joko Irianto, kemarin.

Namun, penyidikan kasus korupsi tetap menerapkan kehati-hatian. Serta dalam koridor memaksimalkan pengembalikan kerugian negara. “Kami tidak mengada-ada. Penegakan hukum berdasarkan alat bukti. Tidak mencari kesalahan orang lain,” jelasnya. Salah satu kasus yang akan terus digeber yakni kasus pengadaan benih jagung tahun 2017. Kasus ini ditangani berdasarkan anggaran proyek pengadaan dari Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi NTB senilai total Rp29 miliar.

“Yang kasus jagung itu masih penyidikan umum,” kata Purwanto. Penyidikan umum terhadap pengadaan oleh PT SAM senilai Rp17 miliar, serta pengadaan oleh PT WBS senilai Rp12 miliar. Catatan Pidsus Kejati NTB kasus lain yang masih dalam pengusutan baik penyelidikan dan penyidikan diantaranya, dugaan penyimpangan proyek pembangunan ruang ICU dan IGD RSUD Kabupaten Lombok Utara tahun 2019.

Kemudian ditangani Kejari Mataram yakni kasus pembangunan panggung peresean melalui DD/ADD Desa Sesait, Bayan, Lombok Utara tahun 2019; kasus DD/ADD Desa Selat, Narmada, Lombok Barat tahun 2018; dan kasus DD/ADD Desa Kedaro, Sekotong, Lombok Barat tahun 2017-2018. Ditangani Kejari Lombok Tengah, kasus dugaan korupsi dan pungli PTSL Desa Beleka, Praya Timur, Lombok Tengah tahun 2017-2018; dan kasus kredit fiktif pada PD BPR NTB Lombok Tengah Cabang Batukliang tahun 2009.

Pada Kejari Lombok Timur kasus dugaan korupsi bantuan alat mesin pertanian Dinas Pertanian Lombok Timur tahun 2018; Kejari Sumbawa, kasus bantuan operasional KB Dinas P2KBP3A Sumbawa tahun 2018, kasus pengadaan benih padi inbrida tahun 2019, dan kasus hibah ekscavator Dirjen Perikanan tahun 2016.

Pada Kejari Dompu, kasus pungli Prona Desa Hu’u tahun 2018. Dan pada Kejari Bima, kasus pengelolaan Hotel Komodo, kasus gadai fiktif Pengadaian Godo, Tente, Bima; dan terakhir kasus DD/ADD Desa Lampok, Brang Ene, Sumbawa Barat yang ditangani Kejari Sumbawa Barat. (why)