Proyek Tak Berjalan Mulus

H. Sahdan (Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB telah membuat program unggulan Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok sebagai upaya jangka panjang mengatasi persoalan krisis air bersih yang melanda ratusan ribu jiwa setiap tahun. Namun, proyek SPAM Regional tersebut tak berjalan mulus, karena belum ada perkembangan di lapangan.

Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, S.T., M.T., yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 4 Juni 2021 siang kemarin mengatakan bahwa memang SPAM Regional menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB tahun 2019-2023. Namun, proyek tersebut murni akan dilaksanakan oleh swasta bekerja sama dengan BUMD Pemprov NTB melalui skema business to business (B to B).

Iklan

‘’Wajib kita laksanakan SPAM Regional ini. Cuma, sekarang masih terkendala kondisi Covid-19 yang belum berlalu,’’ kata Sahdan.

Sebelum pandemi, Pemprov sudah menjalin komunikasi dengan salah satu investor, yaitu PT. Potum untuk pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok. Mereka sudah melakukan beberapa kajian.

‘’Tetapi begitu ada Covid-19, agak kurang komunikasi dengan PT. Potum. Tapi bukan berarti pelaksanaan SPAM Regional ini terhenti. Selalu berkomunikasi dengan mereka melakukan studi yang lebih valid untuk mendapatkan data-data yang akurat,’’ jelasnya.

Sahdan menjelaskan, pembangunan SPAM Regional murni akan dilaksanakan oleh investor, bukan lewat dana APBD. Pemprov, katanya, hanya mengatur dari sisi regulasi.

Ia mengatakan, proses pembangunan SPAM Regional ini memang agak panjang. Karena harus dilakukan kajian yang mendalam mengenai masalah sumber air baku dan peta layanan.

‘’Kalau semua siap, data diperoleh lengkap baru bicara masalah harga air, siapa operatornya nanti. Jadi memang agak panjang. Karena yang bekerja investor. Mereka butuh perhitungan cermat. Jangan sampai gegabah,’’ terangnya.

Tahapan saat ini, kata Sahdan, masih dilakukan pengumpulan data-data yang valid, seperti peta layanan. Pasalnya, kata Sahdan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang sebelumnya masuk dalam salah satu objek layanan, sekarang Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR sedang membangun SPAM Mandalika dengan debit air 200 liter per detik. SPAM Mandalika, juga nantinya akan melayani kebutuhan air bersih masyarakat yang berada di daerah penyangga KEK.

Sahdan menegaskan, proyek SPAM Regional Pulau Lombok tidak macet. ‘’Jadi ini tidak macet, tetap. Tapi kita masih menunggu waktu yang tepat untuk kita bahas lagi,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya proyek ini akan dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, karena prosesnya panjang, sehingga Pemprov mengambil kebijakan lewat skema B to B.

‘’Harapan kita lewat B to B itu untuk mempercepat. Kalau KPBU lebih panjang. Cuma kondisi kita saat ini, akibat Covid,” terangnya.

Untuk sementara, kata Sahdan, untuk penyiapan layanan air bersih bagi masyarakat, NTB banyak dibantu lewat anggaran Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.  Kementerian PUPR melalui UPT yang ada di NTB membangun beberapa SPAM, salah satunya SPAM Mandalika.

‘’Ada juga lewat dana alokasi khusus di kabupaten/kota menangani masalah penyediaan air bersih ini. Namun SPAM Regional ini penting, karena dari hasil  evaluasi tiap tahun, terjadi kenaikan tingkat pelayanan air bersih,’’ tandasnya.

Zainal menjelaskan, penanganan sementara yang dilakukan berupa droping air bersih ke masyarakat terdampak.  Selain itu, dalam kondisi musim kemarau seperti saat ini, perlu sosialisasi tentang pemanfaatan air irigasi untuk pertanian.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, sebanyak  380 desa yang sering mengalami krisis air bersih setiap tahun. Dengan rincian, Lombok Barat 28 desa, Lombok Tengah 83 desa, Lombok Timur 96 desa, Lombok Utara 25 desa, Sumbawa Barat 13 desa, Sumbawa 42 desa, Dompu 34 desa, Bima 38 desa dan Kota Bima 21 kelurahan.

Dengan jumlah masyarakat terdampak sebanyak 212.225 KK atau 752.779 jiwa. Dengan rincian Lombok Barat 8.064 KK atau 32.255 jiwa, Lombok Tengah 69.294 KK atau 273.662 jiwa, Lombok Timur 70.228 KK atau 213.153 jiwa dan Lombok Utara 8.661 KK atau 26.036 jiwa.

Selanjutnya, Sumbawa Barat 2.716 KK atau 10.302 jiwa, Sumbawa 20.189 KK atau 80.765 jiwa, Dompu 16.936 KK atau 51.577 jiwa, Bima 7.835 KK atau 39.175 jiwa, dan Kota Bima 8.302 KK atau 25.854 jiwa.

Penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat jangka pendek, dengan droping air bersih ke masyarakat terdampak. Penanganan yang dilakukan masih bersifat seperti pemadam kebakaran, karena belum ada solusi jangka panjang. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional