Proyek Strategis di Lobar Dikawal Kejaksaan

0
Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bersama tim turun melakukan pengecekan proyek strategis, baru-baru ini.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – 10 paket proyek di kabupaten Lombok Barat (Lobar) dikawal oleh kejaksaan. Dari paket ini, terdapat satu paket yang progresnya tak mencapai target. Dari 10 paket proyek ini, salah satu di antaranya dikerjakan oleh rekanan yang sebelumnya mengerjakan proyek penataan Senggigi.

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Setda Lobar, Kartono Haryoto ditemui pada rapat evaluasi proyek strategis di aula kantor bupati menyebut terdapat 11 proyek strategis di Pemkab yang berada di bawah pengawalan Kejaksaan. Namun satu proyek batal dikerjakan, yakni penataan Giri Menang Square (GMS) sehingga terdapat 10 proyek strategis.

Disebutkan 10 proyek strategis itu, di antaranya proyek pembangunan ruang penyimpanan vaksin dan arsip didanai dari DAU dengan nilai Rp844,4 juta. Pemeliharaan jalan berkala ruas jalan Sekotong – Lemer senilai Rp7,8 miliar, paket II peningkatan jalan desa ruas Dopang – Geripak senilai Rp5,7 miliar. Rehabilitasi jaringan irigasi Nyurbaye senilai Rp3,5 miliar.

Selanjutnya proyek penataan Kawasan wisata Narmada dengan nilai Rp903 juta lebih. Pembangunan gedung HCU Rumah sakit Tripat senilai Rp7,6 miliar. Pembangunan instalasi farmasi senilai Rp3,8 milar. Rehabilitasi dermaga Tawun senilai Rp3 miliar lebih. Proyek rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Kediri senilai Rp938 juta dan proyek pembangunan pasar Gunungsari IV dengan nilai Rp4,5 miliar .

Kartono mengatakan semua proyek ini di bawah pengawalan Kejaksaan. “10 proyek itu di bawah pengawalan Kejaksaan,” jelas dia. Dari 10 proyek strategis hampir semua on progres dan deviasi positif. Sebelumnya beberapa proyek minus, seperti dermaga dan Penataan Kawasan Narmada, sudah mencapai deviasi positif. Sedangkan yang masih belum mencapai target baru satu yakni rehabilitasi jaringan irigasi Nyurbaye senilai Rp3,5 miliar. Kendalanya, jadwal gilir air Irigasi ke lahan pertanian warga.

Rapat koordinasi dengan OPD teknis terkait untuk membahas kendala yang dihadapi. Selanjutnya dicarikan solusi untuk mempercepat penanganan masing-masing proyek tersebut. (her)