Proyek Rehabilitasi IC Tak Tuntas

Perbaikan menara IC yang rusak akibat gempa belum tuntas. Kontraktor diberikan tambahan waktu pengerjaan sampai 50 hari dengan konsekuensi kena denda. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB masih mengevaluasi kinerja kontraktor yang mengerjakan proyek rehabilitasi Islamic Center (IC). Proyek rehabilitasi IC seharusnya sudah rampung pada Desember 2018, namun menjelang akhir Februari 2019 belum juga tuntas .

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M. TP, tak membantah tidak tuntasnya proyek rehabilitasi  IC itu. ‘’Nanti kita evaluasi dia (kontraktor). Lagi jalan dia itu,’’ kata Ardi ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Iklan

Kontraktor diberi kesempatan menuntaskan pekerjaan sampai 50 hari dengan pengenaan denda. Pantauan Suara NTB, Kamis, 21 Februari 2019, perbaikan dua menara IC yang rusak parah akibat gempa beberapa waktu lalu, belum tuntas meskipun kontraktor sudah diberikan perpanjangan waktu.

Ardi menjelaskan, pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap pengerjaan proyek tersebut. Ia akan menanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenai proyek tersebut. ‘’Masih dievaluasi itu. Kita cari tahu sebabnya. Itulah peran PPK,’’ tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pengerjaan proyek pascabencana rehabilitasi gedung pemerintahan di lingkup Pemprov NTB molor. Tiga kontraktor yang mengerjakan proyek bernilai miliaran tersebut dikenakan denda hingga 50 hari sejak awal Januari lalu.

Proyek rehabilitasi gedung pemerintahan tersebut dibagi menjadi tiga paket. Dua paket untuk pengerjaan proyek rehabilitasi gedung-gedung Organisasi Perangkat (OPD) yang rusak sedang dan ringan. Sedangkan satu paket untuk rehabilitasi Islamic Center.

Ardi tak menyebutkan nilai pagu masing-masing proyek tersebut. Yang jelas,  tak ada perpanjangan kontrak kaitan dengan pengerjaan ketiga paket proyek tersebut. ‘’Tapi bisa dia mengerjakan sampai maksimal denda 50 hari. Dia punya kesempatan 50 hari untuk menyelesaikan, dendanya 5 persen dari nilai kontrak,’’ sebutnya.

Jika proyek yang dikerjakan belum fungsional, maka dendanya dihitung 5 persen dari nilai kontrak. Tetapi jika proyek yang dikerjakan rekanan sudah fungsional, maka dendanya 5 persen dari sisa pekerjaan.

Meskipun tiga paket pekerjaan itu merupakan proyek pascabencana. Ardi mengatakan tak ada perlakuan khusus bagi kontraktor atau rekanan yang terlambat mengerjakan pekerjaannya. Ia menyebut, selain adanya penambahan volume pekerjaan, keterbatasan tenaga kerja juga menjadi penyebab terlambatnya pengerjaan proyek tersebut. Bahkan kontraktor sempat mendatangkan tenaga kerja dari Jawa.

‘’Tetapi itu konsekuensi kontrak. Tidak bisa diperpanjang. Memperpanjang kontrak juga tak mungkin karena sudah 31 Desember. Desember harus selesai. Lewat dari itu kena denda,’’ katanya.

Diketahui, seluruh proyek rehabilitasi kantor pemerintahan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 dilaksanakan Dinas PUPR. Selain itu, Dinas PUPR juga melaksanakan rehabilitasi Islamic Center yang dialokasikan anggaran sebesar Rp1,650 miliar.

Dalam APBD Perubahan 2018, Pemprov mengalokasikan  anggaran sebesar Rp73 miliar untuk pemulihan pascagempa bumi. Anggaran tersebut dialokasikan  untuk perbaikan bangunan fasilitas umum baik pendidikan, gedung pemerintahan  hingga perekonomian masyarakat.

Untuk pembangunan sekolah darurat baik negeri maupun swasta dari tingkat SD hingga SMA yaitu mencapai Rp15 miliar. Anggaran tersebut  menyasar sekolah-sekolah yang belum ditangani oleh pemerintah pusat.

Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk  perbaikan infrastruktur air bersih yang banyak rusak akibat gempa. Pemprov akan  membangun sekitar 30 unit embung rakyat.

Untuk membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, Pemprov NTB akan memberikan bantuan sebesar Rp 10 miliar kepada para UMKM. Bantuan tersebut diberikan berupa alat-alat produksi serta bantuan modal.  Jumlah UMKM yang terdampak mencapai puluhan ribu, namun yang akan diberikan bantuan tidak secara keseluruhan. (nas)