Proyek Rehabilitasi IC Perlu Dikawal

Inspektur  Inspektorat NTB, Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Proyek rehabilitasi gedung pemerintahan dan Islamic Center (IC) diminta dikawal secara ketat, tahap demi tahap. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengawal progres pelaksanaan proyek pascabencana itu agar dapat tuntas sampai perpanjangan waktu akhir Maret ini.

‘’OPD yang memiliki leading sector itu untuk mengevaluasi secara tahap demi tahap. Sekarang lagi proses diperbaiki. Pengguna anggaran dan PPK tahu apa yang dia lakukan,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi di Mataram akhir pekan kemarin.

Iklan

Mengenai keterlambatan pengerjaan proyek, Ibnu mengatakan sudah ada mekanismenya. Pada saatnya Inspektorat akan melakukan pengawasan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

‘’Kalau pihak ketiga yang mengerjakan terlambat,  ada mekanismenya. Nanti pada saatnya kita (Inspektorat) akan melakukan pengawasan sesuai ketentuan UU yang berlaku,’’ tandasnya.

Proyek rehabilitasi gedung pemerintahan dan IC dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Proyek rehabilitasi gedung-gedung OPD yang rusak dan rehabilitasi IC seharusnya tuntas 31 Desember 2018 lalu. Namun hingga pertengahan Maret ini, proyek rehabilitasi IC belum menunjukkan perkembangan.

Pantauan Suara NTB di lapangan, menara IC yang rusak akibat gempa masih belum diperbaiki. Untuk penyelesaian proyek rehabilitasi IC, Dinas PUPR NTB telah memperpanjang waktu bagi kontraktor yang mengerjakan.

Penyelesaian  proyek pascabencana dengan pagu Rp1,65 miliar itu dilakukan perpanjangan waktu sampai 90 hari sejak 1 Januari – Maret 2019. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP sebelumnya menjelaskan perpanjangan waktu pengerjaan selama 90 hari kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

Ardi menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan molornya penyelesaian proyek rehabilitasi IC. Antara lain, banyak penambahan item pekerjaan yang tidak diduga sebelumnya. Misalnya, perbaikan dinding, plafon dan lainnya yang rusak akibat gempa.

Selain itu, ada hambatan dari sisi waktu. Karena para pekerja tidak bisa bekerja sepanjang waktu. Pasalnya IC digunakan untuk kegiatan ibadah setiap hari pada waktu tertentu.

Agar penyelesaian proyek rehabilitasi IC dapat tuntas Maret mendatang, Dinas PUPR, kata Ardi meminta kepada kontraktor menambah tenaga kerja. Untuk rehabilitasi IC dianggarkan dana sekitar Rp1,65 miliar dalam APBD Perubahan 2018. Sementara untuk perbaikan gedung pemerintahan atau kantor OPD yang rusak akibat gempa dianggarkan dana sebesar Rp9,7 miliar. Kontraktor yang mengerjakan proyek pascabencana ini dilakukan Penunjukan Langsung (PL) sesuai ketentuan yang ada. (nas)