Proyek Pusat Bernilai Trilunan Rupiah di NTB Belum Dikontrakkan

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) mencatat, sampai saat ini triliunan rupiah proyek dari pemerintah pusat di NTB belum dikontrakkan. Proyek pemerintah pusat tersebut berupa belanja barang dan modal senilai Rp5,3 triliun, baru teken kontrak sebesar 15,8 persen atau Rp841,7 miliar lebih.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA menyebutkan, jumlah kontrak yang tercatat di empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di NTB, sejak Januari – 24 April 2018 sebanyak 1.190 kontrak senilai Rp841,7 miliar.

Iklan

Rinciannya sebagai berikut ; KPPN Mataram 899 kontrak senilai Rp552,7 miliar. Dengan realisasi baru sebesar Rp117,7 miliar atau 21,30 persen. Artinya, dari seluruh kontrak proyek yang ada di wilayah KPPN Mataram, sisanya masih Rp434,99 miliar lebih.

Kemudian KPPN Bima sebanyak 54 kontrak proyek senilai Rp165,05 miliar. Dengan realisasi baru Rp39,36 miliar atai 23,85 persen. Selanjutnya, KPPN Selong sebanyak 60 kontrak senilai Rp13,13 miliar. Dengan realisasi sebesar Rp5,53 miliar atau 42,10 persen. Terakhir, KPPN Sumbawa Besar sebanyak  177 kontrak senilai Rp110,8 miliar. Dengan realisasi baru 26,27 miliar atau 23,71 persen.

‘’Seluruh kontrak yang ada baru Rp841,7 miliar lebih. Masih  banyak kontrak yang harus dilaporkan, belum dilaporkan. Dari pagu belanja barang dan modal Rp5,3 triliun di wilayah NTB. Yang sudah dikontrakkan baru 15,8 persen,’’ sebutnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 24 April 2018 siang.

Dari Rp5,3 triliun nilai proyek pemerintah pusat di NTB dari kementerian/lembaga, kata Taukhid terbagi menjadi dua belanja. Yakni belanja barang sebesar Rp3,29 triliun dan belanja modal Rp2,08 triliun. Jika melihat perkembangan kontrak sampai saat ini dibandingkan dengan pagu belanja modal, Taukhid mengatakan baru 42 persen. Padahal, sekarang sudah akhir bulan April.

‘’Itu saja sudah masalah, masih kurang setengahnya. Artinya, dengan fakta bahwa kontrak yang dibuat  atas belanja barang dan modal sebesar Rp5,3 triliun baru 15,8 persen. Berarti sangat  berpotensi bahwa penyerapan  anggaran di wilayah NTB mengalami kendala, ini April sudah mau berakhir. Kontrak yang dilaporkan baru 15,85 persen dari total pagu belanja barang dan modal sebesar Rp5,3 triliun,’’ imbuhnya.

Selain itu, jika dilihat dari proyek yang sudah kontrak, realisasinya baru 22,4 persen. Hal ini menunjukkan satuan kerja (Satker) yang ada di NTB, belum disiplin dalam membelanjakan anggaran.

Beberapa Satker kementerian/lembaga yang memiliki pagu belanja modal yang cukup besar di NTB. Yakni, SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I memiliki pagu belanja modal Rp600,56 miliar. Realisasi belanja modal baru Rp36,23 miliar. Artinya, masih ada belanja modal sebesar Rp564,31 miliar yang belum terealisasi.

SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara I dengan pagu belanja modal Rp272,26 miliar, belum terealisasi satu rupiah pun. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB, dengan pagu belanja modal Rp182,37 miliar, baru terealisasi Rp19,87 miliar. Artinya, belanja modal sebesar Rp162,49 miliar belum direalisasikan.

Selanjutnya,  Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III NTB dengan pagu belanja modal Rp106,83 miliar. Baru terealisasi Rp16,49 miliar, atau sekitar Rp90,34 miliar yang belum direalisasikan. Kemudian, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II NTB dengan pagu Rp96,08 miliar, baru terealisasi Rp16,26 miliar. Sisanya masih ada belanja modal yang belum direalisasikan sebesar Rp79,82 miliar.

Selain itu, Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman NTB dengan pagu belanja modal Rp67,95 miliar, baru terealisasi Rp12,32 miliar. Pengembangan Kawasan Permukiman NTB, dengan pagu belanja modal Rp39,2 miliar lebih, baru tertealisasi Rp147 juta. Pengembangan SPAM NTB dengan pagu belanja modal Rp38,07 miliar, baru terealisasi Rp9,27 miliar.

SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Aur NTB, dengan pagu Rp18,6 miliar, baru terealisasi Rp1,5 miliar lebih. BWS Nusa tenggara I dengan pagu belanja modal Rp18,4 miliar, baru terealisasi Rp995 juta. Serta, Perencanaan dan pengawasan Jalan Nasional Provinsi NTB dengan pagu belanja modal Rp17,79 miliar, baru terealisasi Rp1,97 miliar. (nas)