Proyek PPN Awang Kembali Molor

Praya (Suara NTB) – Pemerintah pusat kemungkinan besar kembali tidak akan mengucurkan anggaran untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Merta Pujut Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Itu artinya, target penyelesaian PPN Awang dipastikan kembali molor. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng, H. Maulana Razak, kepada wartawan, Kamis, 17 November 2016.

Ditemui di pendopo Bupati Loteng, Maulana mengaku, PPN Awang sendiri sudah tidak mendapat kucuran angaran sejak tahun 2015 lalu. Setelah pembangunan dermaga tiga selesai dikerjakan. Berlanjut lagi pada tahun 2016 Ini. Begitu pula pada tahun 2017 mendatang, anggaran penyelesaian pembangunan PPN Awang kembali kosong. Imbas dari penghematan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Iklan

“Kalau dari sisi perhatian, PPN Awang memang menjadi PPN yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Tapi karena ada penghematan, anggaran untuk penyelesaian pembangunan PPN Awang tak kunjung ada,” terangnya.

Pada tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) sebenarnya sudah mencoba memunculkan kembali anggaran pembangunan PPN Awang. Namun dicoret, dengan alasan penghematan anggaran. Sehingga praktis dalam beberapa tahun ini, tidak ada aktifitas pembangunan yang berarti dikawasan PPN Awang. Terutama kegiatan pembangunan fisik.

Saat ini persentase capaian pembangunan PPN Awang sudah mencapai sekitar 65 persen. Dengan total anggaran yang sudah dihabiskan sebesar Rp. 85 miliar dari kebutuhan total sebesar Rp 145 miliar. Artinya masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp 55 miliar lagi. “Kebutuhan dana tersebut untuk membangun beberapa fasilitas pendukung serta perluasan area pelabuhan. Kalau untuk pembangunan dermaga sendiri sudah selesai,” tambahnya.

Meski belum selesai seluruhnya, PPN Awang sebenarnya sudah beroperasi. Pemerintah pusat sendiri juga sudah menempatkan pegawainya di PPN Awang. Karena untuk pengelolaan PPN Awang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah dalam hal ini hanya berwenang mengelola TPI (tempat penjualan ikan) saja.

Masih menurut Maulana, tahun ini pihaknya juga sudah mulai mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Khusus untuk BBM jenis solar. Hal itu untuk mendukung kegiatan aktifitas bongkar muat kapal. Mengingat kapal-kapal ikan dengan bobot hingga 10 GT (gross ton) sudah ada yang mulai sandar PPN Awang.

“Untuk pengelolaan SPBN sendiri diserahkan ke koperasi nelayan setempat. Bukan oleh pemerintah daerah. Kita hanya membantu menyiapkan jaminan dan deposit BBM sebesar 10 liter ton kepada pihak pertamina,” tandasnya. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here