Proyek Perkim Dihentikan di KLU, Inspektorat Cek Daerah Lain

Tim TP4D Kejati NTB saat mengecek kondisi fisik proyek RLH di Lombok Utara yang dalam keadaan rusak parah. Proyek ini diputuskan dihentikan atas permintaan rekanan. (Suara NTB/penkum Kejati)

Mataram (Suara NTB) – TP4D sebelumnya terpaksa menghentikan proyek Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Utara (KLU).  Dikhawatirkan situasi itu juga terjadi di daerah lain, akibat rekanan mundur, karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan.

Namun Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si tidak ingin berasumsi. Ia ingin memastikan pelaksanaan proyek Dinas Perkim di daerah lain di NTB, mengingat ikut jadi terdampak gempa. Daerah terdampak yang juga mendapat bantuan Rumah Layak Huni (RLH) itu seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur. Sementara di Pulau Sumbawa, terdampak adalah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa Besar.

Iklan

“Kalau di KLU dihentikan, nanti kita cek daerah lain, apakah situasnya sama. Makanya kita harus cek per daerah terdampak,” kata Ibnu Salim ditemui di Lombok International Airport (LIA), Rabu, 21 November 2018.

Posisi Inspektorat dalam TP4D adalah sebagai fasilitator instansi yang akan dilakukan pendampingan. Pihaknya terlibat dalam proses pengambilan keputusan sebelum TP4D  Kejaksaan melakukan pendampingan, termasuk dalam proyek RLH pada Dinas Perkim Provinsi NTB senilai Rp31,22 miliar tahun 2017 tersebut. Terlebih, anggaran bersumber dari APBD NTB.

Ibnu mengaku akan mengecek bersama TP4D kondisi proyek RLH yang bernilai Rp 15 juta per unit, dibangun di tujuh kabupaten di NTB.  Dengan begitu akan diketahui skala kerusakan bangunan, kemudian dikonfirmasi ke pihak rekanan yang memengkan lelang, apakah bisa dilanjutkan atau diminta dihentikan dengan alasan merugi.

Sama dengan penjelasan Kejaksaan, menurut Ibnu Salim, dalam situasi post majeure atau situasi bencana, pemutusan kontrak sepihak oleh rekanan dapat dibenarkan. Sebab jika dipaksakan berlanjut, tidak akan maksimal. Selebihnya Ibnu Salim belum bisa menjelaskan, karena perlu cek lapangan oleh timnya.

Sebelumnya, untuk proyek RLH di KLU, keputusan penghentian proyek itu disetujui TP4D setelah ada pernyataan resmi dari rekanan menolak melanjutkan proyek dengan alasan keadaan darurat.

Sebelumnya, rekanan pelaksana bersama TP4D melakukan asesmen proyek yang Rumah Layak Huni (RLH) tipe 21 di seluruh NTB. Hasilnya, paling parah kerusakannya di Lombok Utara. Ada 186 unit yang dibangun di beberapa titik di daerah yang terpapar gempa 7,0 SR tanggal 5 Agustus lalu itu.  Dari hasil pengecekan, paling parah di Lombok Utara, sehingga rekanan angkat tangan, tidak mau melanjutkan proyek dengan pernyataan resmi.

 Seperti diketahui, Pemprov NTB melalui Dinas perumahan dan Pemukiman memprogramkan bantuan pembangunan sebanyak 1.129 unit rumah layak huni (RLH) di 175 Desa sasaran sewilayah NTB.

Program bantuan itu dianggarkan dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2018 dengan total anggaran sebesar Rp31,22 miliar lebih.

Pembangunan RLH mendapat pendampingan dan pengawalan dari TP4D Provinsi NTB yang bertugas memberi advice hukum agar proyek tersebut terlaksana secara tertib dan lancar. Program pembangunan RLH tipe 21 untuk masyarakat kurang mampu. Program pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu tahun ini menyasar 175 desa dari 500 desa sasaran berdasarkan data dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB.

Program ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dengan seluruh kabupaten/kota se-NTB, dengan menggunakan basis data dari TNP2K/E-RTLH dan BDT. Proposal usulan dari desa/kelurahan diperkuat surat usulan dari pemerintah kabupaten/kota, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara bersama, sehingga identitas warga yang menerima rumah, benar-benar yang berhak.

Dijelaskannya bahwa kriteria warga yang berhak menerima RLH adalah mereka yang sangat miskin, usia di atas 40 tahun dan diutamakan yang sudah berkeluarga, memiliki tanah namun rumahnya kumuh/tidak layak huni dan bersedia mengikuti ketentuan program pembangunan RLH. Pembangunan RLH akan dikerjakan oleh kontraktor yang memenuhi syarat, dengan anggaran sebesar Rp27 juta/ unit untuk di pulau Lombok dan Rp29 juta/unit untuk di pulau Sumbawa. (ars)