Proyek Penataan Taman Narmada Didampingi Kejati

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dan Kejati menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) proyek penataan kawasan wisata Taman Narmada, Rabu, 4 Agustus 2021.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) melibatkan pendampingan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pendampingan Kejati itu dilakukan melalui penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)  antara Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para penyedia kegiatan Penataan Kawasan Wisata Taman Narmada, Rabu, 4 Agustus 2021.

Penandatanganan disaksikan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, Munif, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Hilman Azazi, dan Kepala Inspektorat Lobar, Hademan di aula kantor Dispar Lobar, Rabu, 4 Agustus 2021.

Iklan

Kepala Dispar Lobar, Saepul Akhkam mengatakan, penandatanganan pakta integritas ini menjadi komitmen Pemkab Lobar khususnya Dispar untuk mewujudkan pelaksanaan pekerjaan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. “Ini sebagai upaya untuk semakin menunjukkan komitmen kepada semua pihak bahwa upaya untuk menunjukkan akuntabilitas itu tidak hanya kita wacanakan tapi kita wujudkan. Supaya nanti bentuk detail proyek mulai dari aspek perencanaan, ketepatan waktu, spek, dan kualitas itu bisa kami kontrol. Saya berkeyakinan dengan pendampingan ini semakin membuat kita nyaman dalam bekerja,” kata Akhkam.

Dalam kegiatan Penataan Kawasan Wisata Taman Narmada, ada enam pekerjaan yang akan dikerjakan. Yaitu, Penataan Kawasan Taman Narmada, Penataan Landscape, Pembangunan Panggung Kesenian, Tempat Ibadah, Jalan Dalam Kawasan, dan Lampu Taman Tenaga Surya. Akhkam menegaskan, rencana penataan sebesar Rp2,7 miliar yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tahun 2021 ini tidak akan mengubah keaslian dari peninggalan sejarah di kawasan Taman Narmada.

”Penataan Kawasan Taman Narmada nantinya akan semakin meningkatkan kapasitas dan kualitas atraksi di destinasi taman Narmada. Harapan kami adalah agar masyarakat semakin terpuaskan dengan atraksi-atraksi yang tersedia dan fasilitas-fasilitas tersedia di Taman Narmada,” harap Akhkam.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Bupati H. Fauzan Khalid. Menurutnya, dengan dilakukannya penandatanganan ini semua pihak akan lebih bertanggung jawab untuk menunjukkan dan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. ”Saya kira ini kemajuan luar biasa. Biasanya pendampingan tidak diawali dengan pertemuan semacam ini. Ini akan mengikat Dispar, PPK, kontraktor untuk memberikan hasil yang terbaik dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Saya kira ini bagian dari cara mengikat komitmen bersama untuk hasil yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Munif, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB menjelaskan, pihaknya akan melakukan pendampingan untuk memastikan pekerjaan proyek tidak ada potensi-potensi ancaman, gangguan, maupun hambatan. Ia menjelaskan, dalam pembangunan pengamanan strategis ada empat hal yang harus dilakukan agar pelaksanaan pembangunan berhasil. Yaitu, identifikasi permasalahan sejak dini, koordinasi, transparansi, dan sinergitas stakeholder terutama pengguna, pelaksana, aparat pengawas, APIP, hingga aparat penegak hukum. “Tujuan pendampingan dan pengamanan kita adalah untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan proyek-proyek strategis. Kita melakukan upaya-upaya pencegahannya. Sekecil apapun permasalahan harus kita lakukan deteksi dan peringatan untuk perbaikan,” terang Munif. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional