Proyek Penataan Taman Loang Baloq Dikerjakan Rekanan Luar Daerah

Pengunjung duduk santai di area Taman Wisata Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Sekarbela, Kamis, 22 Juli 2021. Area ini akan ditata kembali oleh Pemkot Mataram dengan pagu anggaran Rp11,2 miliar. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Proyek penataan Taman Wisata Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela selesai ditender. Pekerjaan fisik ini bakal dikerjakan oleh rekanan luar daerah. Potensi keterlambatan perlu diantisipasi.

Sumber anggaran program fisik yang diberi nama pembangunan area terbuka pariwisata taman hiburan rakyat Loang Baloq dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pagu anggaran Rp11.214.608.825. Sedangkan, harga perkiraan sementara Rp10.279.990.000.

Iklan

Tender proyek ini dimenangkan oleh CV. Karya Utama Nusantara beralamat di Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan nilai penawaran Rp9.396.291.240

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram, Danang Cahyo Nugroho menerangkan, pihaknya secara aturan mengikut sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Artinya, penyedia dari mana saja diperbolehkan mengikuti proses tender selama persyaratan administrasi dimiliki lengkap. Pun, ditentukan pemenang dari luar daerah diharapkan terbaik dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. “Kita mengikuti aturan sesuai ketentuan di pusat,” kata Danang dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna penetapan Perda RPJMD Kota Mataram di Aula Pendopo, Kamis, 22 Juli 2021.

Diketahui, pemenang tender akan mengerjakan sekira 12 item pekerjaan dengan nilai kontrak Rp9,3 miliar lebih tersebut. Praktis sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia harus terpenuhi. Dalam konteks pelaksanaan teknis di lapangan kata Danang, menjadi kewenangan pemiliki proyek untuk mengawasi. BPBJ kapasitasnya hanya administratif saja dan mengantarkan calon pemenang ke user atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis pemilik proyek. Kendati demikian, pihaknya tetap turut memantau pelaksanaan pekerjaan. “Kita sebenarnya hanya administratif saja. Selebihnya nanti kewenangan dari SKPD teknis,” terangnya.

Pengawasan terhadap seluruh pengadaan barang dan jasa, Pemkot Mataram tetap melibatkan aparat penegak hukum baik itu Kejaksaan maupun Kepolisian. Di internal pemerintah sendiri juga dilibatkan Inspektorat selaku auditor pengawas internal pemerintah. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional