Proyek Penataan Senggigi Diduga Gagal Perencanaan

Proyek penataan Senggigi di kawasan Pasific yang rusak akibat longsor, Senin, 22 Februari 2021.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) -Proyek penataan Senggigi yang dibangun di lima titik, tiga titik di antaranya ambruk akibat longsor dan diduga menyisakan masalah. Pasalnya, proyek yang dibangun dengan anggaran pinjaman daerah senilai Rp 8,6 miliar ini diduga gagal perencanaan.
Ketua LPKP (Lembaga Pemantau Kebijakan Publik) Lombok Barat (Lobar), Erwin Ibrahim menyayangkan ambruknya tiga titik proyek penataan Senggigi, khususnya di spot Pasific Hotel yang rusak akibat longsor. Kondisi ini, jelasnya, sangat merugikan pengunjung dan pengendara yang melalui jalur itu.

“Itu akibat proyek penataan Senggigi yang menurut kami diduga gagal perencanaan, karena membangun trotoar seolah-olah disamakan seperti membangun trotoar yang rata, jadi di situ perlunya kajian tentang aspek-aspek lingkungan yang kurang, kemudian soal kerawanan (rawan longsor) tidak ada,” kritiknya, Selasa, 23 Februari 2021.

Iklan

Menurutnya seolah-olah proyek penataan ini dipaksakan dibangun. Itupun menggunakan dana pinjaman daerah. Pemda dinilai rugi membangun proyek ini, karena proyek yang dibangun menggunakan dana pinjaman. Akan tetapi belum dimanfaatkan, bangunan sudah rusak. Belum lagi Pemda harus mengembalikan pinjaman daerah itu, sedangkan bangunan yang diharapkan menambah kunjungan justru rusak.

Pihaknya pun mendorong agar persoalan proyek ini diusut tuntas oleh aparat penegak hukum (APH). Semua pihak yang terkait dengan proyek ini harus dimintai pertanggungjawaban, entah itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku perencana dan Dinas Pariwisata sebagai pelaksana. Termasuk kontraktor juga harus bertanggung jawab.

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP BJ) Setda Lobar Kartono Hartoyo mengatakan dari sisi dokumen lelang lima proyek penataan Senggigi diterima dari Dinas Pariwisata. Sebelum lelang dilaksanakan sesuai ketentuan ada proses pengajuan pelaksanaan tender dari PPK. Permohonan ini melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan lelang, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Penetapan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan persyaratan teknis lainnya.

Ketika persyaratan lengkap, maka pihaknya melakukan review terhadap persyaratan yang masuk, lalu disusun jadwal dan lelang. “Soal perencanaan, itu dilengkapi gambar teknis, RAB dan mendapatkan pengesahan dari instansi teknis seperti Dinas PU,” jelas dia.

Apakah dalam perencanaan proyek yang diajukan itu ada termasuk penanganan kerawanan bencana seperti tebing, yang sekarang longsor? Diakuinya, sepengetahuannya kegiatan dalam tender itu sesuai RAB dan gambar teknis. “Sudah ada perhitungan instansi lain, dalam perencanaan konstruksi bangunan ini (penyangga dan penanganan tebing) sepertinya tidak ada. Kontraktor juga bekerja sesuai dengan RAB dan gambar,” ujarnya.

Pihaknya tak punya kewenangan mengecek kembali perencanaan yang diajukan OPD sampai terlalu dalam. Pihaknya hanya review perencanaan seperti kelengkapan pengesahan Dinas PUPR, perencanaan RAB, KAK dan schedule.
Berdasarkan data ULP BJ, lima proyek ini masing-masing penataan Kawasan Wisata Makam Batulayar senilai Rp2,65 miliar, penataan Kawasan Pura Batu Bolong Rp1,26 miliar, penataan rest area sekitar Alberto Rp1,8 miliar, penataan rest area sekitar Sheraton senilai Rp2,62 miliar dan terakhir penataan rest area sekitar kawasan Pasific Rp 1,63 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lobar H. Saepul Ahkam mengatakan untuk penanganan sementara di lokasi longsor di sekitar Hotel Pasific sudah diputuskan bersama, yakni pelaksana proyek yang melakukan treatment penanganan pengamanan. Pihaknya sudah mendiskusikan dengan rekanan, terkait ada beberapa material yang jatuh seperti lampu, reling supaya diamankan. Sedangkan untuk jalan, sedang didiskusikan dengan Balai Jalan Nasional. Dan Balai Jalan sudah berkoordinasi juga dengan Dirlantas Polda NTB untuk pengaturan lalu lintas. “Kami terus maraton rapat, kami rapat lagi dengan balai jalan,”jelas dia.

Soal perencanaan proyek, Ahkam menegaskan mulai dari sebelum perencanaan sampai perencanaan, pelaksanaan proyek dan sampai saat ini koordinasi dengan multi pihak terus dilakukan. “Koordinasi itu Kita lakukan multi pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan proyek, sampai hari ini. Itu koordinasi,” jelas dia. (her)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional