Proyek Penataan Kawasan Senggigi Senilai Rp9,9 Miliar Dinilai Mubazir

Pimpinan DPRD Lobar Ahmad Suparman bersama anggota turun mengecek proyek penataan Senggigi yang longsor di kawasan Pasific Hotel. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Pembangunan proyek penataan Senggigi yang rusak akibat longsor beberapa waktu lalu dinilai mubazir. Pasalnya, proyek yang dibangun dengan nilai total Rp 9,9 miliar belum dimanfaatkan  sudah rusak. Bahkan proyek ini belum diserahterimakan secara resmi ke Pemda. Pemda pun dianggap rugi membangun proyek tersebut, lantaran akan menambah beban Pemda. Karena Pemda sendiri dibebankan Rp 40 miliar tiap tahun untuk membayar utang ke Bank NTB Syariah.

Wakil Ketua DPRD Lobar Ahmad Suparman mengatakan pemda dinilai rugi, karena rusaknya tiga proyek senilai Rp9,9 miliar tersebut. Karena disamping tak bisa dimanfaatkan, Pemda pastinya akan mengeluarkan biaya lebih besar lagi untuk memperbaiki bangunan proyek itu. “Yang jelas pasti rugi, uang habis, tidak bisa dimanfaatkan. Dan itu dari pinjaman daerah lagi. Apalagi untuk memperbaiki butuh dana lebih besar, di samping butuh waktu lama,” ujarnya, Kamis, 25 Februari 2021.

Iklan

Karena itu, politisi PPP ini mendesak agar para pihak yang terkait seperti Pemda, Pemprov, Balai Jalan dan BWS segera segera melakukan perbaikan permanen. “Harus segera ditangani itu,”tegas dia.

Politisi PKS yang juga anggota Komisi II DPRD Lobar Abu Bakar Abdullah mengatakan hal senada. Ia menilai proyek yang dibangun Pemda di Senggigi itu mubazir kalau tidak segera ditangani. “Karena belum dimanfaatkan sudah rusak,”tegas dia.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar H Fauzan Husniadi mengatakan perihal tanggungan Pemda Lobar membayar pinjaman tiap tahun mencapai Rp40-41 miliar.  Namun demikian ia menegaskan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur, baik itu rumah sakit dan penanganan destinasi wisata Senggigi sudah melalui pertimbangan matang.

Dalam hal ini, pihak Pemda sudah menghitung kemampuan mengembalikan, sehingga ia memastikan kalau Pemda sanggup membayar piutang itu setiap tahunnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas PU PR Made Arthadana mengatakan, terkait penanganan longsor di Senggigi sudah dilakukan beberapa kali rapat melibatkan semua pihak terkait, seperti, Dinas Pariwisata, rekanan, Balai Jalan, BWS, tim kementerian dan para pihak lainnya. Terakhir dibahas proyek yang longsor di kawasan Pasific. ‘’Sesuai hasil rapat itu, mengemuka bagaimana penanganan jangka panjang. Penanganan tidak saja, di lokasi longsor, namun menyeluruh di kawasan itu yang berpotensi terjadi longsor,’’ ujarnya. (her)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional