Proyek Pelebaran Jalan Direvisi

Miftahurrahman. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram merevisi rencana pelebaran ruas Jalan Catur Warga – Jalan Pendidikan. Pasalnya, kemampuan fiskal daerah saat ini diakui tidak cukup untuk memenuhi pembiayaan proyek tersebut jika mengikuti rencana awal.

“Untuk Jalan Catur Warga luas lahan yang dibebaskan berkurang jadi 15 are. Kalau di Jalan Pendidikan dari 59 are jadi hanya 3 are (yang akan dibebaskan),” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman, Selasa, 24 Agustus 2021.

Iklan

Diterangkan, pihaknya akan segera memanggil pemilik lahan untuk mensosialisasikan perubahan tersebut. Terutama untuk mendengar pendapat pemilik lahan terkait rencana pembebasan yang telah melewati tahap penentuan harga oleh tim appraisal.

“Kita akan panggil pemilik Kamis, 26 Agustus 2021. Mulai dari yang di Catur Warga dulu, warga Mataram Timur mulai dari Jembatan Karang Sukun sampai lampu merah Kamboja ada sekitar 24 orang. Menyusul pemilik lahan yang di Mataram Barat ada sekitar 42 orang,” jelas Mifta.

Pertemuan tersebut akan dilakukan di Kantor PUPR Kota Mataram dengan menghadirkan perwakilan Dinas PU Provinsi NTB. Menurutnya, sosialisasi yang diberikan hanyalah sosialisasi awal untuk meminta pendapat masyarakat terkait rencana tersebut.

“Kita belum tahu juga responnya nanti seperti apa,” ujarnya. Sebelumnya untuk mempersiapkan pelebaran jalan tersebut 427 pohon peneduh telah ditebang untuk di sepanjang Jalan Catur Warga – Jalan Pendidikan. Jumlah tersebut mengikuti kebutuhan pelebaran hingga 3 meter untuk masing-masing sisi jalan pada perencanaan awal.

Selain itu, dengan banyaknya rumah dan toko yang memiliki jarak sangat dekat dengan badan jalan di sepanjang jalur tersebut pemerintah butuh melakukan pembebasan lahan untuk melanjutkan pengerjaan proyek.

Sampai saat ini, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk persiapan awal proyek pelebaran jalan tersebut. “Kita belum tahu dengan luasan terakhir ini berapa kebutuhan anggaran totalnya. Karena yang anggaran yang ada sekarang untuk membiayai keseluruhan operasional, pengukuran, appraisal, dan pembebasan lahan. Kemungkinan besar tidak cukup untuk (pembebasan lahan seluruhnya),” sambung Mifta.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya pesimis pembebasan lahan dapat selesai 2021. Terlebih pengajuan untuk APBD perubahan tidak memungkinkan karena keterbatasan anggaran. “Kita memang tidak mungkin paksa. Karena kondisi keuangan yang tersedia juga kita belum tahu. Kita tunggu saja,” tandas Mifta. (bay)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional