Proyek Mangkrak, Dermaga Senggigi Mati Suri

Kondisi dermaga Senggigi mati suri akibat pengerjaan proyek yang mangkrak.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kondisi dermaga Senggigi lumpuh, lantaran tak bisa dipakai untuk sandar kapal. Kapal yang mengangkut para tamu tidak bisa sandar di dermaga itu karena terhalang proyek dermaga yang mangkrak. Tidak saja masalah dermaga yang mangkrak, rencana proyek penataan Kawasan Senggigi di Pantai Kerandangan senilai Rp6 miliar terpaksa dibatalkan tahun ini karena terkendala masalah lahan.

Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, H.M. Najib dikonfirmasi, Kamis 16 Juli 2020, mengakui memang kondisi dermaga Senggigi saat ini tidak bisa difungsikan untuk kapal sandar. “Itu akibat situasi dan kondisi yang membuat dermaga Senggigi seperti itu (tidak bisa difungsikan), kita berharap pekerjaan dilanjutkan tahun ini tapi karena dampak Covid-19 semua anggaran dipakai untuk penanganan Covid-19,” jelas mantan Kepala BPBD ini.

Iklan

Dikatakannya, dermaga tersebut tidak lumpuh total karena masih bisa disinggahi Kapal, meskipun tidak langsung sandar di dermaga itu. Melainkan kapal dari daerah Bali yang transit di Gili Trawangan lalu Senggigi terpaksa sandar di tepi pantai. “Kapal sandar di tepi pantai,” imbuhnya.

Untuk kepastian kelanjutan pengerjaan proyek tahun 2021 pun belum berani dipastikan karena kondisi nasional dampak Covid-19 belum normal. Bukan hanya pekerjaan dermaga ini saja yang terdampak, tapi semua pekerjaan proyek di Lombok Barat.

Ia tetap mengusulkan untuk kelanjutan proyek tersebut agar kondisi Senggigi melalui penyebaran dermaga bisa hidup lagi. Sebab saat ini sejumlah pihak ketiga yang melayani rute Senggigi-Gili Trawangan berhenti beroperasi. Karena di samping akibat Corona, juga disebabkan kondisi dermaga yang tak bisa difungsikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lombol Barat, H. Saepul Ahkam mengatakan, lelang paket proyek penataan kawasan Kerandangan dengan nilai sekitar Rp6 miliar dipending. “Kalau lelang Kerandangan tidak (dipending, red), bagaimana kita mau melanjutkan kalau yang punya lahan tidak mau dan tidak membolehkan,” jelas Ahkam.

Dikatakan Ahkam, pihak pemilik lahan tidak membolehkan penataan kawasan itu. Kalau tetap dilakukan penataan, justru khawatir terjadi penolakan dari pihak terkait. Sehingga saat ini penataan kawasannya ini dipending dulu. Pihaknya pun sudah melaporkan ke Bupati terkait hal ini. Ia mengklaim dari sisi perencanaan tidak ada masalah, karena sudah selesai. Tinggal masalah lahan yang terus dilakukan komunikasi dan negosiasi dengan pemilik lahan. Kalau pemilik lahan terbuka hatinya untuk mengiyakan rencana penataan kawasan ini, barulah bisa dilanjutkan.

Ia menambahkan dari paket penataan kawasan Senggigi yang ada di dinas terkait, enam paket dilanjutkan ke proses tender sedangkan satu paket dipending. “Enam paket maju, sedangkan satu terpending,” imbuh dia.

Sementara itu, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat, Made Arthadana mengatakan anggaran yang direncanakan awal untuk penataan kawasan Senggigi mencapai lebih dari Rp42 Miliar. Terdiri dari pinjaman daerah Rp 22,6 miliar lebih, dan sisanya Rp 20 miliar lebih dari DAU. Terkait pinjaman daerah, Rp 20 miliar ada di Dispar sedangkan Rp2,6 miliar di Dinas PUPR. Sesuai arahan Pimpinan, perencanaan awal bersinergi semua OPD terkait dan Dinas PUPR yang menyiapkan master plan.

Pihaknya pun menyampaikan ke semua OPD agar menindaklanjuti detail desain perencaan tersebut sesuai dengan bidang tugas dan rencana kerjanya. Yang melangkah lebih awal adalah Dinas PUPR dan Dispar untuk mendetailkan desain perencaan tersebut.

Tahap pertama jelas dia, dialokasikan sebesar Rp42 Miliar. Di mana Rp20 miliar lebih di Dispar untuk menata enam titik obyek yakni Batulayar, Batu Bolong, Alberto, Locco dan Pasific dan kawasan Sheraton. Pihaknya mendampingi Dispar terkait detail perencanaan Dan saat ini tengah proses lelang. Sedangkan untuk dana Pinjaman di Dinas PUPR senilai Rp2,6 Miliar dipakai untuk paket proyek penataan jalan, pantai, dan lapak masuk ke dermaga Senggigi melalui hotel Killa.

Nantinya jalan masuk hingga ke dermaga ditata, begitu pula lapak di sepanjang jalan masuk tersebut. Terkait pertanyaan jalan yang dilebarkan, menurut Made Arthadana, hal itu menjadi pembicaraan dengan pelaku wisata. Namun sampai sekarang belum ada keputusan karena pihak Killa menuggu keputusan dari manajemen pusat. “Sudah kami minta untuk pelebaran untuk menggeser temboknya tapi belum diputuskan dari manajemen,” ujarnya.

Selain pinjaman itu, ada juga dua paket proyek ditangani PUPR yang didanai dari ada DAU senilai Rp3,6 miliar. Dua paket pekerjaan ini terdiri dari penataan trotoar di Segmen Meninting sampai menuju gerbang Montong, dan dari Batu bolong menuju Alberto, tengah dalam proses lelang. Semestinya ada lima paket pekerjaan di Dinas PUPR, seperti gerbang Meninting, Senggigi inti dan trotoar. “Gerbang Meninting dan Senggigi inti itu senilai Rp 12 miliar terkena rasionalisasi,” imbuhnya.

Terkait penataan kawasan Kerandangan yang terganjal lahan, menurutnya, Dispar sudah berupaya melakukan komunikasi untuk menyelesaikan dan mencari kesepakatan terhadap persoalan ini. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional