Proyek Jembatan Dasan Agung Dinilai Tak Layak

Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD Kota Mataram turun mengecek proyek Jembatan Dasan Agung, Selasa, 12 Desember 2017. Konstruksi pekerjaan oleh rekanan senilai Rp 2,4 miliar tersebut dinilai tak layak.

“Kalau lihat hasil kerjanya, proyek ini tidak layak,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska.

Iklan

Komisi III yang mengecek justru prihatin dengan pekerjaan yang didanai dari uang rakyat itu terbengkalai. Terlepas adanya potensi kerugian negara diserahkan sepenuhnya ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengecek.

BPK kata Politisi PDI Perjuangan ini, memiliki kewenangan melakukan pendalaman terkait ada atau tidaknya kerugian. Akan tetapi, gagalnya proyek tersebut berdampak bagi masyarakat. “Artinya, masyarakat tidak bisa segera menikmati. Sementara, pembangunan terbengkalai seperti saat ini,” ucapnya.

Beberapa informasi terkait dugaan adanya orang dekat penguasa di belakang layar proyek itu, Wiska akan mengkonfirmasi informasi tersebut. Rekanan, Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dipanggil untuk mendalami serta mencari titik terang informasi itu.

Dia tak ingin proyek pemerintah yang sumber penganggarannya dari APBD, mangkrak. Oleh karena itu, baik proses lelang atau tender harus dilakukan secara transparan dan profesional. “Tidak boleh ada kedekatan dengan kekuasaan,” tegasnya.

Dia menambahkan, PUPR sebagai pemilik proyek diminta menindak tegas rekanan sesuai arahan disampaikan Walikota saat rapat paripurna di Dewan beberapa pekan lalu. PUPR diminta tidak takut selama melaksanakan sesuai dengan koridor.

Selain mengecek jembatan Dasan Agung. Komisi III juga memantau pembangunan IGD dan ruang rawat inap RSUD Kota Mataram. Selain itu, dua proyek di Lingkar Selatan tak luput dari pemantauan. Sebab, proyek – proyek ini diprediksi tidak bisa selesai sampai 30 Desember. (cem)