Proyek Jalan, Rehabilitasi Rumdis dan Interior Kejati NTB, Dinas PUPR dan Perkim Surati Rekanan Kembalikan Potensi Kerugian Negara

H. Sahdan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengerjaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) tidak sesuai kontrak. BPK menemukan pengerjaan beberapa paket pekerjaan proyek di dua OPD tersebut kekurangan volume, sehingga ada kelebihan bayar atau potensi kerugian negara sekitar Rp100 juta lebih dan harus dikembalikan ke kas daerah.

‘’Kami sudah memanggil rekanan pelaksana, saya juga sudah bersurat ke mereka berdasarkan LHP BPK yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi NTB. Kita dikasih waktu 60 hari untuk menyelesaikan,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, S.T., M.T., dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 9 Juni 2021.

Iklan

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diperoleh Suara NTB, ada dua paket pekerjaan yang menjadi temuan di Dinas PUPR. Sesuai pemeriksaan BPK secara uji petik terhadap Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Belanja Hibah Barang pada Dinas PUPR menunjukkan terdapat pelaksanaan dua paket pekerjaan yang tidak sesuai kontrak senilai Rp147.374.167,75.

Dua paket proyek tersebut adalah pekerjaan Peningkatan Jalan Sekokat – Bawi (DAK) dan pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Dulang – Tepal – Batu Rotok. Dinas PUPR menganggarkan Belanja Modal senilai Rp136.016.850.602,00 dengan realisasi senilai Rp93.988.200.042,00 atau 69,10%.

Anggaran tersebut antara lain direalisasikan dalam bentuk pekerjaan Peningkatan Jalan Sekokat-Bawi (DAK) senilai Rp6.921.703.000,00 sesuai Kontrak Nomor 620/231/KTR/KNT/SBW2/BM/DPUPR/2020 tanggal 27 Maret 2020 dengan kontraktor CV SK. Pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung dari tanggal 27 Maret 2020 hingga 22 September 2020.

Atas pekerjaan tersebut dilakukan adendum sebanyak dua kali. Adendum I dengan Nomor 620/231/ADD.01/KNT/SBW2/BM/DPUPR/2020 tanggal 14 Mei 2020 dan Adendum II dengan Nomor 620/231/ADD.02/KNT/SBW2/BM/DPUPR/2020 tanggal 4 September 2020, yang mengubah volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak.

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan diserahterimakan ke Dinas PUPR dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 620/698/BASTPS/SB/DAK/SBW2/BM/DPUPR/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh PPK dan kontraktor. Realisasi keuangan telah mencapai 100% yang terdiri dari 5 kali pembayaran.

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama Pemeriksa Inspektorat, PPK, Konsultan Pengawas, dan Rekanan Pelaksana pada tanggal 9 Februari 2021 diketahui terdapat kekurangan volume atas pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar dan Pasangan Batu Dinding Penahan Tanah senilai Rp64.578.839,46.

Kemudian, Dinas PUPR menganggarkan Belanja Hibah Barang senilai Rp26.699.761.500,00 dengan realisasi senilai Rp18.177.236.700,00 atau 68,08%. Anggaran tersebut antara lain direalisasikan dalam bentuk pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Dulang – Tepal – Batu Rotok senilai Rp9.619.344.000,00 sesuai Kontrak Nomor 620/224/KTR/PK/SBW2/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dengan kontraktor AB – KSO.

Pelaksanaan pekerjaan selama 86 hari kalender terhitung dari tanggal 7 Oktober 2020 hingga 31 Desember 2020. Atas pekerjaan tersebut dilakukan adendum sebanyak satu kali dengan Nomor 620/224/PK/SBW2/KA1/2020 tanggal 2 November 2020, yang mengubah volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak.

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan diserahterimakan ke Dinas PUPR dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 620/1005/BASTPS/BTB/REG/SBW2/BM/DPUPR/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PPK dan kontraktor. Realisasi keuangan telah mencapai 100% yang terdiri dari dua kali pembayaran.

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama Pemeriksa Inspektorat, PPK, konsultan pengawas, dan rekanan pelaksana pada tanggal 10 Februari 2021 diketahui terdapat kekurangan volume atas pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat Kelas A, Lataston Lapis Aus (HRS-WC), Beton Mutu Sedang, dan Pasangan Batu senilai Rp82.795.328,29.

Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut, Pihak PPK, Pemeriksa Inspektorat, konsultan pengawas, dan rekanan pelaksana telah menyetujui hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan hasil klarifikasi/perhitungan volume pekerjaan bersama pada tanggal 26 Februari 2021.

Sahdan mengatakan ada komitmen rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang menjadi temuan BPK. Jika rekanan tidak mengembalikan potensi kerugian negara tersebut selama 60 hari, maka akan berlanjut ke sidang Tuntutan Perbendajaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Dalam sidang TPTGR, kata Sahdan, hanya ada dua pilihan. Yaitu, rekanan mau mengembalikan atau tidak mengembalikan. Jika mengembalikan, apabila tak sanggup sekaligus maka bisa dicicil. ‘’Kalau tidak disetor, maka akan diserahkan ke APH,’’ tegasnya.

Agar persoalan serupa tak menjadi temuan berulang setiap tahun, Sahdan mengatakan konsultan pengawas diminta cermat dalam melakukan perhitungan di lapangan.  Konsultan pengawas diminta betul-betul membantu PPK melakukan pengawasan pengerjaan kualitas proyek di lapangan.

‘’Konsultan ini kita bayar jasanya untuk membantu PPK di lapangan. Kita memberikan kewenangan teknis kepada konsultan kecuali yang bersifat kebijakan. Menyangkut spesifikasi diserahkan ke konsultan. Kami juga mewanti, agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,’’ tandasnya.

Sedangkan di Dinas Perumahan dan Permukiman, BPK menemukan sejumlah pekerjaan tak sesuai kontrak. Tahun 2020, Dinas Perkim menganggarkan Belanja Hibah Barang senilai Rp147.634.828.710,00 dengan realisasi senilai Rp110.164.845.874,00 atau 74,62%.

Anggaran tersebut antara lain direalisasikan dalam bentuk tiga paket pekerjaan. Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu pekerjaan Meubeler Kantor Kejaksaan Tinggi dengan kontrak 106.a/Kontak/PPK-15.09/PRM/XI/2020 penyedia CV AISDA Rp1.630.000.000,00

Pengadaan Interior Kantor Kejaksaan Tinggi NTB  dengan nomor kontrak 109/Kontrak/PPK-15.09/PRM/XI/2020 , penyedia CV RJS senilai Rp949.928.000,00 dan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi NTB dengan kontrak nomor 44/KONTRAK/PPK-15.09/PRM/VIII/2020 , penyedia CV PGT senilai Rp1.330.338.000,00.  Jumlah nilai proyek Rp 3.910.266.000,00

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan diserahterimakan ke Dinas Perumahan dan Permukiman dengan rincian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Realisasi keuangan telah mencapai 100% untuk ketiga paket pekerjaan tersebut.

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama Pemeriksa Inspektorat, PPK, konsultan pengawas, dan rekanan pelaksana pada tanggal 1 dan 2 Februari 2021 menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp12.284.862,86.

Terdapat kelebihan pembayaran pada Paket Pekerjaan Meubeler Kantor Kejaksaan Tinggi senilai Rp3.753.800,00. Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut, pihak PPK, Pemeriksa Inspektorat, konsultan pengawas, dan rekanan pelaksana telah menyetujui hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan hasil klarifikasi/perhitungan volume pekerjaan bersama pada tanggal 5 Februari 2021.

Kemudian, kelebihan pembayaran pada Paket Pekerjaan Interior Kantor Kejaksaan Tinggi NTB senilai Rp4.211.882,00. Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut, Pihak PPK, Pemeriksa Inspektorat, konsultan pengawas, dan rekanan pelaksana telah menyetujui hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan hasil klarifikasi/perhitungan volume pekerjaan bersama pada tanggal 5 Februari 2021.

Serta kelebihan pembayaran pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi NTB senilai Rp4.319.180,86. Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut, Pihak PPK, Pemeriksa Inspektorat, Konsultan pengawas, dan rekanan pelaksana telah menyetujui hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan hasil klarifikasi/perhitungan volume pekerjaan bersama pada tanggal 17 Februari 2021.

Kepala Dinas Perkim NTB, Jamaluddin, S.Sos., M.T., yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 9 Juni 2021 mengtaakan bahwa rekanan  sudah sanggup menyelesaikan temuan tersebut. Namun, Jamaluddin mengatakan akan mengeceknya lebih lanjut ke PPK. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional