Proyek Gagal Konstruksi Diusut APH

Mataram (Suara NTB) – Infrastruktur strategis yang rusak akibat bencana mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Kualitas proyek perlu dicermati dalam kerangka penegakan hukum.  Tanpa mengabaikan bencana sebagai pemicu, tapi Aparat Penegak Hukum (APH) bisa menelisik.

Bendungan Arahmano yang terletak di Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, diduga bermasalah. Proyek  yang disebut menghabiskan anggaran miliaran rupiah hingga kini belum bisa dimanfaatkan alias terindikasi mangkrak meski sudah menghabiskan Rp 36 miliar.  Padahal pembangunan memakan waktu bertahun-tahun,  dimulai sejak 2010.

Iklan

Tahun 2017 ada tambahan anggaran yang pengerjaannya dimulai sejak Maret hingga Oktober lalu dan ada perpanjangan waktu hingga Desember. Tetapi sampai sekarang belum juga dirasakan manfaatnya. Padahal hajatnnya untuk mengairi lahan di desa Lenangguar, Tatebal dan Ledang.

Tokoh pemuda di Dusun Pemangong, Desa Lenangguar, Abdullah, S.Pdi menjelaskan, manfaat bendungan belum dirasakan masyarakat petani. “Kantong lumpur dan pintu sayap sebelah kiri serta kantong lumpur sebelah kiri pernah dipasang. Tetapi tidak kuat dihantam banjir sehingga jebol. Sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan,”ungkapnya kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Jika tak kunjung membaik, pihaknya berharap aparat penegak hukum segera bertindak. Karena terkait proyek ini diakuinya juga sudah dilaporkan sebelumnya. “Kami mohon penegak hukum melakukan  investigasi ke lapangan untuk melihat kondisinya,’’pintanya.

Kades Lenangguar, Asraruddin  menyampaikan, Bendungan Arahmano disetujui untuk dikerjakan dengan hajat bisa mengairi areal persawahan meliputi petani di tiga desa. Yakni Lenangguar, Tatebal dan Ledang. Tetapi kenyataannya jangankan untuk tiga desa, petani Desa Lenangguar saja sampai hari ini belum bisa memanfaatkannya.

Sementara Camat Lenangguar, Surianto mengaku sudah pernah melakukan pengecekan ke bendungan setempat bersama masyarakat pada Januari 2018 lalu.  Karena di akhir Desember 2017 lalu bendungan diterjang banjir, sehingga bendungan tidak bisa dimanfaatkan. Pihaknya pun juga sering mendatangi pihak BWS di Sumbawa, hanya saja tidak pernah bertemu.

‘’Perlu dipertanyakan ada apa? Kalau itu persoalan teknis harus juga dijelaskan juga kenapa? Apa yang menjadi hambatannya. Perlu BWS perjelas ke masyarakat, karena masyarakat mengharapkan Arahmano itu berfungsi dengan bagus,” kritik Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula.

Rusak di Bima

Proyek normalisai saluran irigasi Dam Pela yang jadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB, yang berada di Desa Tangga Kecamatan Monta kondisinya juga rusak parah sejak Februari 2018 lalu. Kerusakan proyek yang diketahui selesai dikerjakan awal tahun 2018 dan menelan anggaran Rp 17 miliar tersebut mengakibatkan aliran air tidak mengalir lancar ke area pertanian sawah warga.

 ‘’Kerusakan proyek ini pernah didesak warga untuk diperbaiki,’’ kata Camat Monta, Muhtar SH, akhir pekan lalu.

Muhtar mengaku, selain rusak, saluran irigasi tersebut dangkal. Permasalahan tersebut membuat aliran air ke sawah warga tidak mengalir lancar. Air hujan yang mengalir akan masuk ke halaman warga. “Makanya kemarin ada desakan warga meminta agar irigasi ini diperbaiki dan sampai sekarang kami belum tahu perkembangannya. Yang jelas kami sudah koordinasikan dengan pihak terkait,” katanya.

Selain irigasi di Monta, kerusakan infrastruktur BWS juga terjadi di Dam Raba Seme yang berlokasi di Desa Na’e Kecamatan Sape. Warga setempat Ajman, mengatakan rusaknya dam itu menyebabkan area pertanian warga kering.

‘’Air tidak mengalir lancar ke sawah karena masuk ke rumah warga. Saat hujan pun rawan banjir karena alirannya dangkal, jika air sungai besar akan meluap masuk ke rumah warga,” katanya.

Kasi Pembangunan dan Pengusahaan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bima M. Nurul Huda, ST mengatakan, proses perbaikan Dam Raba Seme di Kecamatan Sape kini sedang dikerjakan setelah berkoordinasi dengan BWS. ‘’Sedang dikerjakan. Proses pengerjaannya dimulai sekitar akhir Maret kemarin,’’ katanya.

Diproses Kejaksaan

Mengusut proyek terindikasi gagal konstruksi jauh sebelumnya sudah dilakukan Kejari Sumbawa. Kasus dugaan penyimpangan proyek Bendungan Arahmano, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, dan dugaan penyimpangan rehabilitasi saluran irigasi Bendungan Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu tengah didalami Kejaksaan atas laporan Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa. Dalam laporan, disebutkan proyek yang bersumber dari APBN dengan nilai Rp 9,1 miliar lebih tersebut  belum selesai dikerjakan.

Sedangkan dugaan penyimpangan proyek Bendungan Arahmano pagu dananya Rp 18 miliar lebih, bersumber  dari  dana APBN. Waktu pengerjaan 240 hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017. Dalam laporan disebutkan bahwa bendungan tersebut sudah bertahun-tahun dikerjakan namun selalu gagal.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH menegaskan sedang mendalami dua proyek besar itu, atas dasar laporan masyarakat. ‘’Dugaan penyimpangan saluran irigasi Bendungan Batu Bulan masih didalami lagi. Apakah benar yang dilaporkan atau tidak.  Termasuk Bendungan Arahmano juga. Benar atau tidaknya laporan, inilah yang kita turun ke sana,’’ terang Kajari.

APH Berpeluang Usut

Bendungan Kamudi di Kecamatan Woja, Dompu salah satu proyek kakap yang dibangun tahun 2017 lalu ini sudah dua kali jebol akibat banjir pada Maret 2018 dan April 2017.

Jebolnya bendungan ini mengancam sumber air bagi PDAM Dompu, karena berdampak pada pasokan air bersih. Selain Bendungan Kamudi, Bendungan Rababaka juga rusak diterjang banjir Maret 2018. Apakah berpeluang diusut?

‘’Nanti ditindaklanjuti dengan verifikasi. Coba saya cek dulu apakah laporannya sudah masuk atau belum,’’ kata Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin kepada Suara NTB akhir pekan lalu.

Pada prinsipnya, setiap laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana akan diterima. Setelah itu, penyidik akan mempelajari aduan tersebut untuk diputuskan apakah cukup untuk dilakukan penyelidikan.

Senada dengan Kejati NTB. Tidak saja laporan masyarakat, informasi dari sumber mana pun,termasuk temuan lapangan akan jadi dasar penyelidikan. Kecurigaan awal bisa jadi dasar penyelidikan. Seperti penjelasan juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH bahwa peluang untuk mengusut kasus-kasus tersebut harus dikaji lebih dulu penyebab kerusakan dan pengecekan kualitas.

‘’Kalau misalnya bendungan baru dibangun, terus banjir tidak terlalu besar bikin rusak, kan patut dicurigai kualitasnya,’’ katanya.  Artinya kata dia, kerusakan tidak ansih akibat banjir atau bencana. Kualitas proyek juga akan menentukan daya tahan terhadap bencana.

Konstruksi Bermasalah

Pemerhati bendungan dari  Pusat Kajian Pengurangan Risiko Bencana Universitas Mataram (Unram), Yusron Saadi, ST, MSc., PhD., menyebutkan belum ada bendungan di NTB yang rusak atau jebol. Selama ini yang rusak dikategorikan sebagai embung. Untuk melihat konstruksi bendungan itu bermasalah, harus dilihat jika air banjir kurang dari kala ulang (ambang batas air dalam satu tahun) yang ditentukan, maka dipastikan konstruksi itu bermasalah. Hanya saja, diperlukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh indikasi penyimpangan.

Yusron menjelaskan, embung yang jebol biasanya disebabkan oleh air melimpah atau over topping. Banyak embung yang tipe urugan tanah, atau dasarnya dari urugan tanah. Jika curah hujan berlebih, biasanya terjadi over topping, kemungkinan akan terjadi runtuhan lereng. Selain tipe urugan tanah, ada juga bendungan yang menggunakan beton sebagai dasar. “Tipe urugan tanah itu musuhnya kalau air melimpah,” katanya.

Embung yang disebutkan jebol, menurutnya disebabkan karena over topping dan melimpah. Bendungan didesain dengan kala ulang tertentu atau banjir periode ulang. Dia mencontohkan dengan rumus  “Q banjir 50 tahun”.

Artinya, akan terjadi banjir sebesar itu sekali dalam 50 tahun. Jika banjir di bawah perhitungan Q yang disyaratkan, maka terjadi kesalahan konstruksi. “Jika di atas Q yang diperhitungkan, maka merupakan bencana alam,” jelas Yusron yang juga pengajar di Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Unram.

Sementara, jika kekeliruan tata guna lahan seperti hutan yang diganti menjadi jagung, mengakibatkan limpasan permukaanya jadi lebih besar, menurutnya itu lebih ke force majeur.

Ia menjelaskan, jika bendungan tipe urugan tanah ketika over topping atau terjadi limpasan, strukturnya akan turun dan jebol. Kalau tipe beton, tidak masalah jika terjadi over topping. Namun, sangat jarang bendungan beton di Indonesia.

Di NTB sendiri, menurutnya tidak ada bendungan beton. Salah satu alasannya karena biaya mahal, dan salah satu syaratnya adalah adanya bahan membuat bendungan di lokasi yang rencana pembangunan bendungan.

Sementara Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy yang dikonfirmasi menjelaskan, terkait dengan Bendung Arahmano Sumbawa yang dipertanyakan masyarakat lantaran belum bisa dimanfaatkan. Asdin mengatakan, dua sayap bendung tersebut dibangun oleh BWS. Hanya saja yang diprioritaskan adalah sayap kiri bendung. Sementara, untuk sayap kanannya belum dilaksanakan lantaran sering terjadinya longsor (tanah labil).

Jika pembangunan bendung sayap kanan ngotot dilakukan. Kekhawatirannya, jika longsor terjadi. Akan mengakibatkan proyek fisik yang dibangunnya akan sia-sia. ‘’Skala prioritas. Setelah kondisi tanahnya memungkinkan. Baru akan dibangun. Tetapi bendung ini sudah dapat dimanfaatkan,’’ kata Asdin kepada Suara NTB, Senin (9/4).  (arn/ind/uki/why/ars/ron/ kir/bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here