Proyek Gagal Dinas LHK, Kontraktor Masuk Daftar Hitam

Mataram (Suara NTB) – Proyek pembangunan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ropang yang gagal tahun 2017 lalu diduga akibat perubahan lokasi. Proyek milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ini tidak dapat tuntas, realisasinya sekitar 5 persen hingga akhir tahun anggaran.

Informasi yang diperoleh  Suara NTB, proyek pembangunan Kantor KPH ini gagal akibat adanya perubahan lokasi. Semula lokasi pembangunan Kantor KPH Ropang ini berada di pinggir jalan lintas Sumbawa.Namun belakangan, lokasinya diubah ke kawasan hutan.

Iklan

Sumber Suara NTB yang enggan disebutkan namanya mengatakan kontraktor tentunya tidak akan mau melaksanakan proyek tersebut. Karena berimplikasi terhadap penambahan biaya. Terlebih, pada lokasi proyek yang baru, tanahnya agak miring. Sehingga perlu diratakan sebelum dilakukan pembangunan. Hal ini tentu akan menambah biaya disamping tambahan biaya-biaya lainnya seperti  mendrop bahan-bahan bangunan.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 10 April 2018 siang membantah jika ada perubahan lokasi yang menyebabkan proyek tersebut gagal. Ia menegaskan, lokasi pembangunan proyek tersebut tetap seperti perencanaan awal.

“Direncananya di situ dari awal. Dari awal di situ, pinggir jalan. Ndak ada pemindahan lokasi. (lokasinya) sesuai perencanaan awal,’’ katanya.

Madani menjelaskan, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut telah diusulkan untuk di-blacklist. Berdasarkan penjelasan Madani sebelumnya, realisasi pengerjaan proyek tersebut hingga akhir Desember atau akhir tahun anggaran baru sekitar 5 persen.

“Sudah diajukan (blacklist)  ke Inspektorat. Dia ndak mengerjakan. Awalnya siap, sanggup. Dia baru nyiapin fondasi saja,” kata Madani.

Pengerjaan proyek senilai Rp 400 juta itu semula akan diperpanjang selama 50 hari. Namun, rekanan harus menyiapkan uang jaminan di Bank NTB. Karena tak menyiapkan uang jaminan di bank maka kontraknya diputus.

“Dia hanya menyerahkan jaminan dari asuransi atau apa itu. Tapi itu kan ndak boleh. Jaminannya harus lewat Bank NTB,” paparnya.

Proyek pembangunan Kantor KPH Ropang ini dimenangkan oleh CV. Tiga Dara dari Lombok Timur dengan nilai penawaran Rp 330 juta lebih. Sementara itu, jumlah pagu anggaran pembangunan Kantor KPH yang bersumber dari APBD NTB 2017 ini sebesar Rp 480 juta dengan nilai HPS sebesar Rp 413 juta lebih.

Untuk kelanjutan pembangunan Kantor RPH Ropang, kata Madani, tak dianggarkan pada tahun ini. Karena anggaran yang terbatas, pihaknya akan merencanakan lagi pada 2019 mendatang. Untuk sementara, Kantor KPH Ropang berknator di eks Dinas Kehutanan Sumbawa. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here