Proyek Fisik, Rekanan Harus Gunakan Pekerja Lokal

Ilustrasi (Pekerja)/pexels

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta rekanan yang mengerjakan proyek fisik supaya mempekerjakan warga setempat. Di situasi pandemi Covid-19, masyarakat juga bisa merasakan program pemerintah. “Saya berharap pekerjaan fisik melibatkan warga setempat supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari,” kata Walikota.

Hal ini coba dilakukan pada pengerjaan sekolah milik Dinas Pendidikan Kota Mataram. Rekanan sangat responsif mengakomodir pekerja yang berasal dari warga setempat. Menurut Walikota, program padat karya sangat dibutuhkan di tengah situasi seperti saat ini.

Iklan

Dia memahami kondisi saat ini sangat sulit. Aktivitas ekonomi terganggu dan lain sebagainya. Paling tidak pemerintah harus hadir memberikan kemudah – kemudahan bagi masyarakat. “Alhamdulillah, sekolah – sekolah sudah mulai melibatkan warga setempat,” katanya.

Demikian pula dengan pekerjaan fisik lainnya seperti penataan area Taman Wisata Loang Baloq, di Kelurahan Tanjung Karang. Organisasi perangkat daerah minimal memberikan masukan ke rekanan terhadap konsep pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya tersebut.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membenarkan bahwa ada keinginan kepala daerah, agar setiap pelaksanaan pekerjaan fisik di Kota Mataram, melibatkan warga setempat. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi.

Permintaan itu telah ditindaklanjuti dengan bersurat ke masing – masing rekanan. Surat itu sifatnya imbauan. Artinya, perusahaan memiliki kewenangan mengakomodir atau tidak untuk bekerja. “Sifatnya imbauan saja. Selebihnya tergantung dari perusahaan,” kata Mahmuddin.

Rata – rata perusahaan memiliki pekerja yang berasal dari Lombok Timur, Lombok Tengah, bahkan pulau Jawa. Dia memahami keengganan perusahaan mempekerjakan warga setempat karena ongkos diminta lebih mahal dibandingkan pekerja dari luar. Hal ini menjadi dilematis. Di satu sisi, pemerintah mengupayakan supaya adanya pemberdayaan melalui padat karya. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan lebih tingginya biaya akan dikeluarkan jika mengambil pekerja dari luar. “Kadang ini yang jadi permasalahan,” ucapnya.

Mahmuddin mengatakan, imbauan ke perusahaan melalui organisasi perangkat daerah tidak ada unsur paksaan, sehingga tidak ada sanksi apapun. Perusahaan selebihnya diberikan kewenangan untuk mengatur. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional