Proyek Disdik Gagal Tender

H. Mahmuddin Tura. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak dua belas paket proyek Dinas Pendidikan Kota Mataram gagal tender. Pemicunya rekanan tidak bisa mengunduh dokumen penawaran. Anggaran terancam ditarik pemerintah pusat jika pekerjaan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) belum terkontrak sampai 21 Juli pekan depan.

Proyek gagal tender di antaranya, rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang dan berat beserta perabotan SMP 23 Mataram dengan pagu Rp485 juta. Rehabilitas ruang kelas SDN 16 Ampenan nilai anggaran Rp389 juta. Rehabilitasi ruang kelas SDN 12 Ampenan dengan anggaran Rp292,2 juta.

Iklan

Rehabilitasi ruang kelas SDN 1 Cakranegara dengan nilai Rp320 juta. Rehabilitasi ruang kelas SDN 2 Ampenan dengan anggaran Rp584 juta. Rehabilitasi ruang kelas SDN 24 Ampenan nilai anggaran Rp292 juta. Rehabilitasi ruang kelas SDN 6 Ampenan dengan nilai anggaran Rp389 juta. Rehabilitasi ruang kelas SDN 4 Mataram dengan nilai anggaran Rp389 juta.

Demikian juga rehabilitasi ruang kelas SDN 2 Kuranji dengan nilai proyek Rp292 juta. Rehabilitasi ruang kelas SDN 7 Mataram dengan nilai tender Rp292 juta. Dan, rehabilitasi ruang kelas SMPN 20 Mataram dengan nilai tender Rp315,3 juta.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membenarkan,  terdapat 12 paket proyek milik Dinas Pendidikan yang bersumber dari DAK gagal tender. Penyebabnya adalah perusahaan tidak bisa memasukkan dokumen penawaran karena sistem eror.  Bahkan, ada satu perusahaan ingin mengajukan penawaran lelang di tiga proyek tender juga ditolak oleh sistem. “Laporan dari rekanan saat limit waktu meng-upload. Ketika mau memasukkan, sistem menolak,” kata Mahmuddin dikonfirmasi pekan kemarin.

Anggaran proyek itu berasal dari DAK, di mana pemerintah pusat menargetkan sebelum 21 Juli pekerjaan harus terkontrak. Kesalahan pada sistem tersebut akan disampaikan ke pemerintah pusat dengan harapan mendapatkan kebijakan. Mahmuddin menambahkan, saat ini, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram kembali melakukan tender ulang. “Laporan dari BPBJ sudah ditender ulang,” ucapnya.

Proses tender sampai proses kontrak membutuhkan waktu minimal tiga pekan. Sementara, batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat sekitar dua pekan lagi. Proses pengadaan ini tidak bisa dipersempit, karena telah diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pokja tidak bisa terburu – buru menentukan pemenang tender. Mekanisme harus diikuti sesuai jadwal.

Kendati demikian, pihaknya menyerahkan proses tender tersebut. Pemerintah pusat memberikan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi berdasarkan laporan yang disampaikan. “Seperti tahun lalu juga begitu. Pemerintah pusat memberikan kebijakan,” demikian kata Mahmuddin. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional