Proyek Dikerjakan Kontraktor Luar, Pajak Belanja Pembangunan NTB Dinikmati Kota Besar di Pulau Jawa

Nurul Hidayat dan Sadimin (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Meskipun di tengah pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika tetap berjalan. Proyek-proyek besar bernilai triliunan rupiah mengucur dari APBN.

Namun, besarnya belanja pembangunan tersebut tak sepenuhnya beredar di NTB. Karena kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek-proyek besar berasal dari luar daerah, seperti Jakarta dan Surabaya. Sehingga, kontraktor juga membayar pajak keluar daerah, karena tidak membuat NPWP Cabang di NTB.

Iklan

Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra),  Nurul Hidayat mengatakan tidak semua perusahaan konstruksi atau kontraktor yang memenangkan tender memiliki NPWP Cabang.

“Tidak seluruhnya pajak itu masuk ke NTB karena pusat dari WP (wajib pajak) perusahaannya itu tidak semua ada di wilayah NTB. Pusatnya kebanyakan ada di Jakarta, Surabaya. Jadi, kota-kota besar itu juga mendapatkan porsi pajak yang harusnya kalau perusahannya ada di NTB, bisa masuk di sini semua,” kata Hidayat di Mataram, pekan kemarin.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari pemenang tender yang berasal dari luar NTB. Hidayat mengatakan pihaknya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Jadi, siapapun, yang memenangkan tender proyek di wilayah NTB, itu harusnya wajib memiliki NPWP cabang di sini,” katanya.

Ia melihat proyek-proyek besar pengembangan DSP Mandalika pemenangnya adalah kontraktor dari kota-kota besar di Pulau Jawa, seperi Jakarta dan Surabaya. Hidayat mengaku Kanwil DJP Nusra sudah menyarankan Satker atau pemilik proyek untuk berkoordinasi di awal.

“Siapapun pemenang proyek baik di provinsi maupun kabupaten/kota agar disampaikan sebelum tandatangan kontrak untuk memiliki NPWP Cabang di NTB. Supaya potensi pajak itu masuk NTB,  dari pemungutan pajaknya  maupun karyawan,” katanya.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, S.T., M.T., dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu, 16 Januari 2021, menjelaskan Pemprov sudah menerbitkan Pergub No.20 Tahun 2019, yang mewajibkan kontraktor luar membuat NPWP Cabang di NTB. Sehingga anggaran dari pengerjaan proyek pembangunan beredar di NTB.

Namun, Sadimin mengatakan Pergub tersebut hanya mengatur tentang pengerjaan proyek yang berasal dari APBD NTB. Semua kontraktor luar yang memenangkan proyek yang anggarannya berasal dari APBD NTB diwajibkan membuat NPWP Cabang.

“Kalau yang uang pusat (APBN)  tak bisa kita wajibkan karena kewenangan Satkernya. Kalau disarankan bisa saja. Cuma dilaksanakan atau ndak, kita ndak bisa intervensi,” terangnya.

Sejauh ini, kata Sadimin, untuk proyek yang sumber anggarannya dari APBD NTB, semua pemenang tender dari luar daerah sudah membuat NPWP cabang. “Jadi, untuk pemenang lelang dari luar NTB, harus membuat pajak di KPP Mataram. Supaya pajaknya langsung disetor ke NTB,” terangnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional