Proyek di Sumbawa Diduga Diperjualbelikan

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dalam Rapat Koordinasi TP4D di kantor Bupati, Kamis, 4 Mei 2017, terungkap adanya beberapa keluhan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD yang merasakan tekanan dan dugaan intimidasi dari pihak tertentu terkait pengadaaan proyek fisik. Bahkan terindikasi adanya jual beli proyek yang akan ditelaah lebih lanjut.

Salah satu PPK pada Rakor dimaksud, mengungkapkan, adanya dugaan intimidasi dan tekanan dimaksud. Tanpa menyebutkan intimidasi itu dari mana.Termasuk soal dugaan pinjam “bendera” atau jual beli proyek. Menanggapi hal ini, Ketua TP4D, Erwin Indrapraja, S.H, M.H mengakui adanya beberapa keluhan dimaksud.

Iklan

“Ada beberapa PPK yang melapor ke Inspektorat dan Kejaksaan bahwa ada indikasi tekanan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak maksimum (dalam bekerja). Ini jadi permasalahan. Kita kupas dan kita jabarkan lagi, ada dugaan intervensi. Dugaan jual beli proyek juga kita kaji dan telaah lebih dalam,”terang Erwin yang juga Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumbawa.

Makanya digelar Rakor seperti ini, karena ada permintaan dari Bupati, terkait kendala yang dihadapi yang menyebabkan serapan anggaran menjadi tidak maksimal.  Sebagai langkah monitoring, lanjut Erwin, TP4D mencoba mencari solusi dari persoalan terhambatnya pembagunan fisik tersebut.

“Masalah yang muncul, memang ada berbagai pola intervensi. Salah satu dugaannya, pihak tertentu menekan PPK agar proyek diberikan ke orang tertentu. Masih sebatas indikasi, belum ada bukti. Makanya kita telaah lagi. Saya akan lapor ke pimpinan dulu,”cetus Erwin.

Masih dari laporan yang diterimanya, terindikasi penyedia barang yang tanda tangan kontrak dengan yang bekerja di lapangan berbeda. Bisa saja karena pinjam bendera, padahal hal ini jelas tidak diperbolehkan. Mestinya yang tandatangan kontraklah yang bekerja di lapangan. Sebab kalau nantinya terjadi persoalan di lapangan, maka bisa menimbulkan konsekuensi hukum pidana maupun perdata.

“Yang bertanggung jawab PPK dan rekanan. Kalau rekanan tidak kerja, siapa yang tanggung jawab. Masalahnya banyak rekanan yang dapat kontrak tidak kerja, tetapi dijual ke orang lain. Ketika nantinya terjadi masalah di lapangan, seperti pekerjaan yang tidak sesuai spek, maka bisa timbulkan masalah,”tandasnya.

Makanya, Erwin meminta agar sebelum tanda tangan kontrak dokumen pekerjaan, dikumpulkan dulu semua calon pemenang (pelaksana proyek) untuk membuat pernyataan bersama, siap mengerjakan sendiri pekerjaan sesuai kontrak.

“Kalau melanggar (pernyataan), saya tindak. Gitu aja,” tegasnya, seraya mengingatkan PPK untuk bekerja secara benar dari mulai proses perencanaan. Sebab kesalahan perencanaan bisa menimbulkan persoalan pada pelaksanaannya.

Sekretaris TP4D dari Inspektorat, Syafruddin, menyampaikan agar semua tekanan dan intimidasi yang didapatkan PPK, dilaporkan ke TP4D. Sebab PPK bekerja harus bebas dari tekanan.

Dalam hal ini, TP4D siap membantu mendampingi dan mengawal dari proses perencaan proyek, pelaksanaan hingga pengawasan. “Begitu ada masukan kita tindaklanjutiTP4D siap memberikan pendampingan,”katanya lugas. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here