Proyek Dermaga Mangkrak, Sejumlah Pejabat Lobar Diperiksa APH

Kondisi proyek dermaga Senggigi yang mangkrak. Persoalan yang melatarbelakangi mangkraknya proyek ini sedang disidangkan di Bani dan ditangani APH.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Kasus proyek dermaga Senggigi mulai disidang di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani). Sidang pertama digelar pekan kemarin dihadiri oleh tim pengacara Pemda Lombok Barat (Lobar)  yang menyiapkan segala bukti pendukung. Selain bersengketa di Bani, persoalan proyek mangkrak senilai Rp7,1 miliar ini juga bergulir di Polda. Beberapa pejabat terkait di Lobar pun sudah dipanggil oleh pihak penyidik.

“Sudah mulai sidang pekan kemarin, yang hadir dari tim pengacara pemda,” terang Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, H.M. Najib, Senin, 28 September 2020. Pada sidang selanjutnya akan didampingi oleh PPK dan pejabat terkait.  Menghadapi sengketa pemda dalam hal ini Dishub sudah menyiapkan dokumen seperti mekanisme dan aturan pengerjaan proyek yang diperlukan. Pihaknya mengklaim, pemda sudah bekerja sesuai dengan aturan.

Iklan

Terkait dengan kasus proyek yang bergulir di APH, pihaknya mengaku belum dipanggil. Namun sebelum proses sengketa ini, sudah ada para jajarannya yang dipanggil, seperti PPK dan kepala bidang di OPD terkait. Mereka dimintai keterangan kaitan dengan pekerjaan proyek tersebut. “Dari awal sebelum di Bani, sudah beberapa dimintai keterangan karena yang menyangkut pengerjaan proyek itu,” tegas dia.

Ditanya soal kelanjutan proyek? pihaknya belum bisa memastikan, karena kondisi covid-19. Kalau tidak covid-19, kemungkinan bisa dilanjutkan. Namun demikian pihaknya tetap mengusulkan pada tahun depan. Ia berharap  agar proyek ini segera tuntas supaya sejalan dengan revitalisasi Senggigi. (her)