Proyek Dermaga Gili Meno Didesak Putus Kontrak

Kondisi Dermaga Gili Meno yang belum rampung hingga batas akhir kontrak Desember 2019. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Masa kontrak proyek Dermaga Gili Meno, Desa Gili Indah Lombok Utara sudah habis. Setelah perpanjangan pun pekerjaan belum tuntas. Pegiat antikorupsi mendesak  agar Pemkab Lombok Utara segera menjatuhkan sanksi dengan memutus kontrak dengan rekanan.

‘’Kalau secara mekanisme, saya pikir sudah layak untuk diputus kontrak. Karena, sudah diberikan perpanjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ kata Peneliti Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatullah. Hanya saja,  kata dia, harus ada ketegasan dan langkah antisipasi pasca pemutusan kontrak tersebut agar proyek tetap berlanjut.

Iklan

Setelah putus kontrak, ia menyarankan untuk  blacklist kontraktor dan konsultan pengawas karena berdampak terhambatnya akselerasi pembangunan sektor pariwisata di Gili Meno. ‘’Seharusnya proyek itu bisa dimanfaatkan tahun 2019, tapi sampai dengan 2020, tidak bisa  dimanfaatkan,’’ ujarnya.

Jika tidak ada sikap tegas dari PPK, sementara proyek sudah memenuhi syarat diputus kontrak, maka berpotensi mengulang kesalahan sama menimpa objek proyek lainnya di daerah.

Proyek bermasalah ini menurutnya tidak lepas dari kesalahan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena dinilai tidak mampu mengawal proyek senilai Rp 9,1 miliar ini hingga tuntas.  Bupati Lombok Utara disarankan menjatuhkan sanksi kepada PPK.

Saran lain dari Johan, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) didesak segera bersikap untuk mengusut  indikasi niat melawan hukum dari proses pengerjaan dermaga tersebut. ‘’Jika ada indikasi penyimpangan-penyimpangan selama proses pengerjaan dermaga tersebut, APH yang harus bersikap,’’ ujarnya.

BPK Agendakan Audit

Sementara di pihak lain, Dermaga Gili Meno masuk dalam agenda audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Agenda pemeriksaan sesuai ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab  keuangan negara.

Menurut Sub Bagian Humas dan TU Kalan, Okta Anantyo Prasetyo, realisasi anggaran untuk proyek Dermaga Gili ini pada tahun 2019. Sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah setempat pemeriksaannya tahun depan.

‘’Realisasi APBD TA 2019 yang dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, akan diperiksa pada tahun 2020,’’ kata Okta kepada Suara NTB.

Audit anggaran dermaga ini menurutnya akan masuk dalam agenda pemeriksaan  pengelolaan keuangan. Ini disebutnya, tertuang dalam  Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 Ayat (2). ‘’Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan,’’ ujarnya.

Dari penelusuran pada laman LPSE Lombok Utara, kode tender 201487 dengan judul tender Pembangunan Dermaga Gili Meno (DAK Afirmasi Bidang Transportasi). Dana ini bersumber dari DAK  pemerintah pusat yang masuk ke APBD Kabupaten Lombok Utara.

Dikerjakan mulai 11 Juni 2019, pemenang lelang PT. ML, dengan nilai penawaran Rp 9.120.507.307. Sementara pagu anggaran Rp 9.800.000.000, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 9.799.846.559.  Satker Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.

Sementara fakta di lapangan, dermaga Gili Meno belum bisa dimanfaatkan untuk aktivitas sandar fastboat wisatawan mancanegara, termasuk kapal angkut domestik.  Proyek belum juga rampung hingga batas waktu kontrak 25 Desember 2019. Bahkan ketika diperpanjang sampai 13 Februari 2020, belum ada tanda tanda akan tuntas.

Tetap Dilanjutkan

Dikonfirmasi terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Dermaga Gili Meno, Lalu Sahrip Arifin tetap bergeming. Proyek tidak ada tanda tanda akan diputus kontrak, karena ia yakin dapat diselesaikan di masa perpanjangan waktu.

‘’Kita optimis bisa diselesaikan, pantauan terakhir progres 98 persen, sisa tinggal 2 persen yakni pemasangan atap dermaga,’’ katanya optimis.

Pada proyek dermaga Gili Meno, Sahrip juga menegaskan, proses pembangunannya dikelola sesuai mekanisme. Di mana, pengerjaan pada masa pemeliharaan oleh pihak ketiga PT. ML, dijamin dengan penempatan dana agunan bank senilai Rp 1,9 miliar. ‘’Ada garansi banknya, Rp 1,9 miliar dia,’’ imbuhnya. (ars/ari)