Proyek Cipta Karya Diduga Banyak Bermasalah

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum menemukan proyek yang dipermasalahkan paling banyak di bagian Cipta Karya. Temuan ini menyusul evaluasi terhadap proyek senilai Rp 5,3 miliar diduga tak layak verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura tidak menyebutkan total nilai paket serta item pekerjaan dimaksud. Hanya saja, setelah diinventarisir dari paket dikerjakan 15 paket dikerjakan oleh kontraktor dan 10 paket oleh BKM. “Rinciannya belum kita dapat. Tapi kebanyakan proyek itu di bidang Cipta Karya tidak layak diverifikasi,” kata Mahmuddin, Kamis (27/10).

Iklan

Ia mengurai, kenyataan seperti di Bidang Pengairan dari 11 paket diantaranya 9 paket dikerjakan dengan cara penunjukan langsung dan dua ditender. BPKP hanya memverifikasi dua paket saja. Sedangkan, PL sama sekali tidak dicek. Sementara itu, di Cipta Karya kebanyakan proyek dikerjakan dengan cara PL oleh masyarakat tidak diverifikasi. Ia menambahkan, dari Rp 5,3 miliar kebanyakan pekerjaan dilakukan dengan cara PL. “Kita juga tidak tahu. Kenapa proyek yang ditender saja diverifikasi, sedangkan PL tidak,” tanyanya.

Yang masih membuatnya bingung ujarnya, proyek yang tidak tepat sasaran. Pihaknya ingin memverifikasi hasil tersebut, sehingga mengetahui item mana saja dimaksud oleh BPKP.

Ia mengakui, ada satu paket proyek swakelola dikerjakan oleh BKM, batal dilaksanakan. Hal itu karena masyarakat menolak. Padahal awalnya itu usulan masyarakat setempat. Akhirnya, uang tersebut dikembalikan ke negara. Satu paket lainnya tidak selesai tepat waktu atau sampai 31 Desember. Pihaknya, membayar 70 persen dari sisa pekerjaan.

Sementara itu, hasil temuan di Bidang Bina Marga seperti kekurangan volume telah dikembalikan. Namun, tidak disebutkan total pengembalian uang negara akibat kekurangan volume tersebut.

Bagaimana dengan proyek diduga tidak tepat sasaran? Hal ini katanya, akan diklarifikasi ke BPKP. Sebab, seluruh item tercantum dalam DPA telah dikerjakan. Tidak mungkin lanjutnya, anggaran sudah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat diubah begitu saja. (cem)