Proyek Bale Budaya Mataram Dinilai Kelebihan Pembayaran

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pariwisata belum mengembalikan kerugian negara, menyusul kelebihan pembayaran atas pengerjaan proyek bale budaya tahun 2016. Proyek bale budaya dikerjakan oleh CV Utama dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar dari pagu anggaran Rp2,06 miliar.

Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB terhadap pekerjaan di Dispar lebih dari satu item. Hingga Senin, 21 Mei 2018, Dispar belum menyelesaikan satu item tunggakan sebesar Rp 105 juta. Selain bale budaya, auditor negara juga menemukan kelebihan pembayaran pekerjaan panggung di Taman Sangkareang. Rekanan diketahui kooperatif dan telah mengembalikan kelebihan pembayaran sekitar Rp42 juta.

Iklan

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. H. Lalu Abdul Hamid dikonfirmasi, Selasa, 22 Mei 2018 membenarkan adanya tunggakan yang jadi temuan BPK. Pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan rekanan, agar segera dikembalikan. “Kontraktornya siap kembalikan. Tapi, mereka minta waktu,” kata Hamid.

Kepastian pengembalian kerugian negara akibat kelebihan volume pembayaran belum dipastikan. Dia telah menyampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar rekomendasi BPK ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Dian Ayu Ningrati menegaskan, kelebihan pembayaran pengerjaan panggung Taman Sangkareang sudah dikembalikan oleh rekanan ke kas negara.

Perhitungan BPK, kelebihan pembayaran sekitar Rp42 juta. “Sudah selesai semua. Yang detailnya lebih tahu Bu Asisten III,” jawabnya. Proyek panggung utama di Taman Sangkareang ini, dikerjakan oleh rekanan asal Masbagik, Lombok Timur. Berdasarkan kontrak, nilai proyek Rp408 juta. Rekanan sudah mengambil 30 persen atau sekitar Rp122 juta lebih. Hingga batas waktu, rekanan tak mampu menyelesaikan pekerjaan.

Dian menambahkan, ada sisa pembayaran akibat keterlambatan pengerjaan. Dan, itu sudah dianggarkan di APBD P 2018. Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia mengaku, pihaknya hanya memfasilitasi penyelesaian tunggakan dari hasil audit BPK. Selebihnya detail berapa nomimal yang harus dikembalikan ada di masing- masing OPD. “Saya hanya memfasilitasi. Yang teknisnya mereka dong tahu,” jawabnya. (cem)