Proyek Asrama Haji Pernah Didampingi TP4D

Mataram (Suara NTB) – Sebelum proses penyelidikan oleh Intelijen Kejati NTB, proyek asrama haji diklaim pernah dilakukan pendampingan oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan.

Proses pendampingan selama pekerjaan berlangsung, termasuk ketika muncul kendala pengerjaan. Rekomendasi TP4D ditindaklanjuti dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, rekanan didenda Rp 6,5 miliar.

Iklan

Kelanjutan pelibatan TP4D itu dibahas lagi Senin, 9 Oktober 2017, dihadiri juga oleh pihak PT. Adhy Karya.  Pertemuan berlangsung sejak pukul 14.00 Wita hingga sore di Kejati NTB.

Soal pelibatan TP4D itu, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH mengaku belum tahu  persis karena periode pendampingan cukup lama. Sedangkan mengenai pertemuan lanjutan Senin lali, dia mengaku harus mengecek ke TP4D.

“Nanti saya cek dulu,” jawabnya singkat, Selasa, 10 Oktober 2017.

Sementara menurut pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), alasan pelibatan TP4D itu ketika sebelumnya tanda tanda proyek menuai kendala pada proses pemancangan tiang baja untuk memulai proyek senilai Rp 57 miliar lebi tahun 2015. PT. (Persero) Adhy Karya sebagai perusahaan pemenang tender, menuai kendala ketika mendatangkan bahan baja untuk tiang pancang.

Akhirnya dalam waktu lima bulan sejak dimulainya pekerjaan, tiang pancang bisa didatangkan secara bertahap.

“Saya tugaskan evaluasi. Waktu itu pabrik over load, akhirnya kita percepat. Jangan sampai proses ini macet. Di datangkan lah AC, lift, pokoknya komponen yang vital vital itu,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Asrama Haji H. Abu Arif, kemarin.

Melihat potensi masalah dari kendala lapangan pada pengerjaan, akhirnya mereka memutuskan untuk melibatkan TP4D Kejaksaan.

‘’Awal November,  kita minta TP4D dampingi. Sekitar 27 November kita pernah ekspose (dengan TP4D), hadir PPK, KPA, pelaksana Adhi Karya, dari Manajemen Konsultan (MK), perencana, semua  menjelaskan kondisi dan perkembangan di lapangan serta kendalanya. Akhirnya saran-saran dari tim waktu itu agar dilakukan percepatan,  caranya dengan penambahan tenaga kerja,’’ kata Abu Arif.

Diingatnya, konstruksi baja datang akhir November sampai Desember 2015. Akhirnya  sampai dengan tanggal 15 Desember final, semua tiang baja  berhasil didatangkan. Dampaknya memang terjadi keterlambatan pekerjaan.  Sehingga sesuai ketentuan, rekanan diberi  perpanjangan waktu  selama 50 hari, ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 342 tahun 2015 tentang proyek yang tidak selesai akhir tahun. Sehingga persyaratan di PMK sudah dipenuhi, termasuk uang jaminan.

Pada Februari 2016, proyek menjelang akan selesai. Saat itu  tinggal 2 persen pengerjaan,  turun BPK untuk lakukan audit. Karena ada temuan keterlambatan, akhirnya temuan BPK dijadikan dasar untuk putuskan denda kepada rekanan Rp 1,2 miliar. Dengan perhitungan, denda keterlambatan itu Rp 400 juta untuk 5 persen dari sisa pekerjaan.

Namun sebelum ditetapkan denda oleh BPK, pihak rekanan sudah membayar 11 persen denda, dengan total mencapai Rp 6,5 miliar. Sehingga masih ada selisih Rp 5 miliar lebih dana milik rekanan yang masih tertahan di kas negara dan harus dikembalikan. Dana Rp 5 miliar ini lah yang disebut sebut sebagai utang Kemenag kepada rekanan. ‘’Sebenarnya ini bukan utang, tapi kelebihan dari pembayaran yang belum dikembalikan. Nah, untuk kembalikan ini kan harus ada aturannya dulu,’’ jelasnya.

Tidak sampai di sana, BPKP pun ketika itu turut menghitung denda sesuai dengan sisa pekerjaan rekanan. Sehingga diputuskan layak bayar mencapai Rp 5,5 miliar atau susut Rp 1 miliar dari total Rp 6,5 miliar. Sehingga total total yang harus dibayarkan ke kas negara adalah Rp 2,2 miliar.

‘’Jadi keuntungan negara  dari nilai proyek Rp 57 miliar itu adalah Rp 2,2 miliar tadi. Tapi rekanan tetap bekerja, tetap sampai selesai sesuai gambar spek dan lain- lain. (soal denda) itu risiko dari perpanjangan,” jelasnya.

Sampai saat ini pihaknya tetap intens komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk menuntaskan pengembalian kelebihan pembayaran denda rekanan tersebut.  Karena bagaimana pun juga, rekanan harus  mengembalikan sesuai dengan temuan. (ars)