Promosi KB dan KR Galakkan Semangat Gotong Royong Membangun Kualitas SDM Warga NTB

Kepala BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si., dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena menyerahkan hadiah kulkas

Tanjung (Suara NTB) – Promosi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Reproduksi (KR) Berkualitas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Bersama Mitra Kerja tahun 2018 berlangsung di Dusun Jugil Barat, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, Selasa (13/11). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, BKKBN NTB, BPJS NTB dan Pemda Lombok Utara c.q Dinas Pengendalian Penduduk KB PMD. Masyarakat yang hadir pada kesempatan itu lebih dari 200 orang.

Hj. Ermalena, MHS., pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya pelayanan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Dinamika kependudukan berdampak luas tidak hanya bagi keluarga tetapi juga bagi masa depan bangsa dan negara. “Saya yang menjadi wakil ibu dan bapak di Jakarta juga berkepentingan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita tambah baik, kita berada di urutan 29 dari 34 provinsi. Sekarang karena gempa, angka kemiskinan bertambah banyak, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, ini juga menjadi catatan untuk mempertahankan urutan 29,” ujarnya.

Iklan

Menurut Ermalena, IPM masyarakat NTB perlu terus dipacu. Mengingat beberapa indikator belum cukup baik. Di sektor pendidikan, lama pendidikan anak-anak NTB belum cukup bagus. Di sektor kesehatan, ternyata stunting (lahir pendek) masih tinggi, hampir 40 persen. Begitu pula masalah ekonomi belum terlalu baik jika mengacu pada capaian IPM.

Meningkatkan indikator itu, pemerintah kata Politisi PPP itu, tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus bersama dengan masyarakat. “Kalau tentang Masjid, kegotongroyongan kita mengalahkan provinsi lain. Kenapa tidak diimplementasikan kegotongroyongan itu untuk membangun sumber daya manusia,” dorongnya. Ermalena menyebut, pengendalian penduduk harus disadari pula oleh masyarakat. Angka kelahiran penduduk setiap tahun bertambah ditandai dengan pemanfaatan lahan yang semakin massif, dan tingginya jumlah pangan untuk konsumsi.

Salah satu upaya pemerintah menekan kepadatan penduduk, adalah mengatur jarak kehamilan, menjaga jarak kelahiran dengan menggunakan kontrasepsi. Sebab kepadatan penduduk yang berbanding terbalik dengan sumber daya bisa berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Kelahiran dan perkembangan anak stunting (lahir pendek) umumnya berbanding lurus dengan kualitas SDM. Sehingga tidak jarang menjadi masalah sosial karena kurang terserap oleh lapangan kerja formal.

“Karena yang menyebabkan kematian itu, terlalu banyak anaknya, terlalu sering beranak dan terlalu dekat jarak kelahiran. Ini yang repot terutama ibu-ibu,” katanya. Sementara, Kepala BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si., menyampaikan pentingnya partisipasi KB dan KR. Saat ini masyarakat sudah bisa mendapat pelayanan gratis dimana biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tahun 2019 mendatang, semua masyarakat ditargetkan menjadi anggota BPJS kesehatan untuk mendapatkan layanan berobat yang lebih murah dan layanan maksimal.

Dalam sosialisasi kali ini, Makripuddin menitikberatkan pada sistem pelayanan KB dan KR dengan beberapa jenis yang bisa dimanfaatkan. Hanya saja dalam memanfaatkan kontrasepsi harus mendapatkan persetujuan kedua pihak, antara suami dan istri. Salah satu menolak, maka pemasangan kontrasepsi tidak bisa terlayani. “Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau ber KB, silahkan ada mobil yang melayani. Mudahan upaya kita untuk meningkatkan kualitas masyarakat kita bisa lebih cepat,” ujarnya. Sementara, berdasarkan pemaparan perwakilan BPJS Cabang KLU yang hadir mencatatkan angka partisipasi BPJS Kesehatan masyarakat di NTB sebesar 71 persen lebih dari 5 juta orang penduduk. Khusus untuk Kabupaten Lombok Utara, peserta BPJS sebanyak 95 persen. BPJS pun meminta, agar warga yang belum memiliki kartu BPJS agar berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan atau bisa menghubungi kantor BPJS di KLU untuk diproses. (ari/*)