Prokes Jangan Kendor

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta penerapan protokol kesehatan (Prokes) jangan sampai kendor meskipun vaksin Covid-19 sudah datang. Hal tersebut merupakan penekanan yang disampaikan Presiden Jokowi saat Rapat Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Vaksinasi dengan Presiden RI secara virtual bersama 34 Gubernur dan Wakil Gubernur se-Indonesia, Rabu, 6 Januari 2021.

Untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di NTB, akan dimulai dari gubernur, Wagub dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur pimpinan profesi kesehatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Diperkirakan jumlah unsur Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang akan divaksin pertama di NTB, 14 Januari mendatang sekitar 10 – 15 orang.

Dikonfirmasi usai rapat koordinasi tersebut, Wagub mengatakan Presiden menyampakan bahwa sekarang sudah siap dilakukan vaksinasi di Indonesia, termasuk NTB. Karena vaksin sudah terdistribusi ke daerah-daerah.

‘’Kita sudah siap vaksinasi. Tapi hati-hati betul, jangan sampai diartikan dengan adanya vaksin ini kita lepas dari pandemi. Jangan sampai dengan adanya vaksin ini, justru semakin kendor, malah nanti tak tertanggulangi (Covid) dengan baik,’’ katanya.

Wagub menjelaskan, vaksinasi butuh waktu lebih dari satu tahun. Sementara itu, diindikasikan semakin lemah penerapan Prokes di Indonesia.

‘’Maka kita harus semakin memperketat lagi protokol kesehatan ke depan. Jadi penegakan 3M (mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker dan menjaga jarak) itu yang harus kita kencangkan lagi ke depan,’’ ujarnya.

Rohmi menegaskan tidak boleh ada kerumunan, masyarakat keluar rumah harus menggunakan masker dan harus tetap menjaga jarak. Untuk itu, penegakan Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular harus diperkuat lagi.

“Kemudian untuk vaksin sejauh ini sudah lancar, vaksin sudah datang, siapa-siapa saja yang akan divaksin untuk tahap pertama.  Vaksin ini akan datang secara bertahap. Untuk tahap pertama 28.760 dosis, nanti akan terus datang. Diperkirakan vaksinasi sampai satu tahun lebih. Tetapi pak Presiden berharap setahun bisa selesai proses vaksinasi ini,” katanya.

Dalam rakor tersebut, Wagub mengatakan Presiden juga menekankan agar Pemda juga memperhatikan masalah ekonomi di masa sulit ini. Bagaimana supaya investasi terus bergerak di daerah. Begitu juga program  food estate, diharapkan bisa  berjalan lancar.

“Selain itu, pada 11-25 Januari, pengetatan untuk segala macam aturan. Seperti 3M tadi, tak boleh ada kerumunan, masyarakat harus tetap menggunakan masker di luar rumah, Perda ditegakkan lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., mengatakan kick off atau launching untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk tingkat provinsi akan dilaksanakan 14 Januari, sedangkan tingkat kabupaten/kota pada 15 Januari. “Dan memang tadi ditekankan kepala daerah menjadi contoh oleh Presiden,” kata Eka.

Eka menyebutkan sekitar 10 – 15 unsur pimpinan daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pimpinan lembaga profesi kesehatan yang akan divaksin pertama kali pada 14 Januari mendatang. Mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Ketua IDI, Ketua IBI, Ketua PPNI dan unsur tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Jadi ada tiga unsur terwakili. Sekitar 10 – 15 orang. Namun yang divaksin harus memenuhi 12 syarat yang boleh divaksin. Sehingga kita akan lakukan skrining dulu. Kalau yang sudah pernah kena Covid walaupun tokoh agama dan tokoh masyarakat, tidak divaksin,” terangnya.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa vaksinasi tahap satu akan dimulai minggu depan, “Vaksinasi dijadwalkan akan dimulai pada 14 Januari 2021 dan distribusi vaksin telah dilaksanakan ke daerah-daerah,”ucap Presiden.

Adapun jumlah vaksin yang telah dipesan sebanyak 329.500.000 vaksin dan target vaksin yang didistribusikan pada Januari ini sebanyak 5.800.000 vaksin. “Akan masuk ke seluruh daerah di Indonesia, hanya pengaturannya nanti akan diatur oleh Menteri Kesehatan,” lanjut Presiden.

Vaksinasi di daerah akan dimulai dengan pemberian vaksinasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur beserta tenaga kesehatan yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Presiden  menyampaikan vaksinasi merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, bahwa vaksinasi wajib. Bagi yang menolak divaksin maka akan merugikan orang lain. (nas)