Progres Bariri Nelayan Dinilai Paling Lambat

ilustrasi nelayan (suarantb/dok)

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya perlu strategi jitu dalam mengawal pelaksanaan program Bariri Nelayan. Salah satu program unggulan pemerintah KSB dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat nelayan itu dinilai paling lambat progresnya dari program Bariri lainnya yang sama-sama dimulai pada tahun 2017 lalu.

“Dari semuanya (program Bariri) yang paling lambat Bariri Nelayan,” sebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada Suara NTB.

Iklan

H. Amry menjelaskan, rendahnya progres produktifitas Bariri Nelayan tidak saja pada dampak makronya yang diharapkan pada akhirnya bisa memenuhi kebutuhan pasokan ikan masyarakat KSB. Dampak mikronya pun terhadap para nelayan penerima bantuan sejauh ini masih rendah.

Salah satu parameternya, dari sisi peningkatan jumlah tabungan masyarakat penerima bantuan. Persyaratan tabungan sebesar 10 persen dari nilai bantuan yang diterapkan pemerintah sejauh ini posisinya masih di bawah 30.persen. Sementara jumlah nilai bantuan yang sudah dikucurkan pemerintah lewat Bariri Nelayan sejak tahun 2017 lalu sudah mencapai puluhan miliar rupiah. “Pada kesediaan dan kemauan menabung 10 persen saja untuk menerima bantuan walaupun ada tapi belum maksimal di Bariri Nelayan,” ungkap H. Amry.

Diawal porgram tersebut digelontorkan, pemerintah KSB memiliki ekspektasi produktivitas Bariri Nelayan sama dengan Bariri UMKM. Sebab aktivitasnya yang berjalan harian sehingga memungkinkan percepatan penyelesian kewajiban menabung hingga 150 persen dari nilai bantuan sebelum akhirnya blokir rekening bank dibuka. Tapi fakta di lapangan percepatan tersebut tidak terjadi.

“Yang bagus itu Bariri UMKM sekarang sudah banyak penerima bantuan melunasi tabungannya sampai 150 persen. Dan mereka itu sudah dibuka blokir banknya sehingga dananya bisa mereka gunakan untuk mengembangkan usahanya lagi,” beber H. Amry.

Ditanya mengenai kelemahan pelaksanaan program tersebut. H. Amry menuturkan,  banyak faktor yang penyebabnya. Namun salah satunya disebabkan karena masih lemahnya pengawasan oleh SKPD pelaksana. Dalam hal ini DKP perlu melakukan penguatan pembinaan dan pendampingan agar para nelayan penerima bantuan terpicu menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai tahapan. “Di program Bariri lainnya seperti pertanian dan peternakan juga memang perlu dimaksimalkan pembinaan dan pendampingannya,” ujarnya.

Karena itu, lanjut mantan kepala Bappeda Litbang KSB ini, pada tahun 2020 terhadap seluruh program Bariri, pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mengatasi kelemahan masing-masing program. Dengan fokus pada pembinaan dan pendampingan, setiap program Bariri akan diekspansi tidak lagi sekedar menyalurkan bantuan. Tetapi bagaimana bantuan-bantuan yang telah disalurkan diefisiensi dan dipercepat kapitalisasinya sehingga setiap usaha ekonomi yang dikelola masyarakat penerima bantuan menjadi mandiri. “Mandiri produktivitasnya dan mandiri modalnya. Baru setelah itu perlahan kita arahkan mengekspansi usahanya ke skala lebih besar lagi,” imbuh H. Amry. (bug)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here