Program Unggulan ‘’Zero Waste’’ Terancam Tak Capai Target

Tumpukan sampah di Labuhan Haji di NTB, beberapa waktu lalu.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB membuat target ambisius program zero waste yaitu  pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah 70 persen dapat diwujudkan pada 2023. Sedangkan Pemerintah Pusat menargetkan hal tersebut terwujud pada 2025.

Program unggulan zero waste atau bebas sampah terancam tak mencapai target. Pasalnya, akibat pandemi Covid-19, hampir 50 persen anggaran yang semula dialokasikan untuk program zero waste dilakukan rasionalisasi atau kena pemotongan.

Iklan

Dari anggaran sebesar Rp31 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2020, kena realokasi dan refocusing anggaran sekitar Rp14 miliar. ‘’Jelas terpengaruh target itu. Karena tidak adanya alokasi anggaran yang cukup, maka pasti terpengaruh terhadap target,’’ kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Samsudin, S. Hut, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Selasa, 16 Juni 2020.

Ia menyebut, secara keseluruhan anggaran Dinas LHK pada 2020 sebesar Rp70 miliar. Sekitar Rp35 miliar anggaran yang kena realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Sedangkan anggaran untuk program zero waste yang dialokasikan sekitar Rp31 miliar, kena rasionalisasi sebesar Rp14 miliar.

Meskipun anggaran kena pemotongan, kata Samsudin, namun target-target minimal program zero waste dapat dilakukan. Seperti melakukan penguatan dengan koordinasi dan sosialisasi. Sosialisasi melalui media sosial gencar dilakukan di tengah keterbatasan anggaran.

Selain itu, menyiasati keterbatasan anggaran dilakukan gerakan back to waste dengan bersepeda tiap hari Jumat. Dengan melibatkan masyarakat melakukan aksi bersih-bersih sampah di lokasi-lokasi strategis seperti jalan nasioonal dan provinsi serta destinasi wisata.

‘’Karena kondisi sekarang Covid-19, kami tetap melakukan aktivitas. Teman-teman Satgas bekerja membantu minimal mengkoordinasikan dengan kelurahan-kelurahan  di Mataram,’’ katanya.

Selain itu, kata Samsudin, pihaknya mempercepat penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan sampah dengan Pemda kabupaten/kota. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, kata Samsudin, tinggal satu kabupaten yang belum dilakukan penandatangan PKS soal pengelolaan sampah.

Kemudian pada 23 Juni mendatang, rencananya akan dilakukan penandatangan PKS dengan PLTU Jeranjang kaitan dengan pengembangan pelet sampah. Di mana, sampah diolah menjadi bahan bakar campuran batubara untuk PLTU Jeranjang.

Samsudin menambahkan, Gubernur dan Wagub NTB terus berkomitmen untuk mewujudkan NTB Zero Waste tahun 2023. Di mana, Dinas LHK sudah melakukan pembentukan 200 bank sampah di kabupaten/kota di NTB. Kemudian dilakukan optimalisasi kelembagaan dan pembinaannya tahun ini.

Untuk pembentukan bank sampah baru di masing-masing desa di NTB, akan dikawal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB. Dengan mendorong masing-masing desa mengalokasikan dana desa untuk pembentukan bank sampah.

‘’Dengan upaya yang kita lakukan selama ini, sedikit tidak masyarakat sudah mulai bergerak.  Penanganan sampah ini butuh komitmen bersama bukan saja Dinas LHK,’’ katanya.

Ia menambahkan, untuk penanganan sampah di jalan-jalan nasional, dilakukan koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Mataram. Ia menyebut Dinas LHK akan menangani sampah yang berada di sungai lintas kabupaten/kota, kawasan pariwisata dan kawasan hutan.

‘’Untuk pemilahan sampah, kami sekarang dapat juga bantuan dari kementerian untuk memilah langsung sampah itu. Sekarang tak ditimbun lagi,  tapi dipilah dulu. Ada pemilahan di TPA Kebon Kongok.  Termasuk kita mengangkat tenaga khusus untuk memilah sampah di sana,’’ jelasnya.

Dalam roadmap NTB Zero Waste 2023, ditargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Menurutnya, perlu komitmen semua pihak baik pemerintah  provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB, sekitar 80 persen sampah dibuang sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan jumlahnya  2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB.

Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton,  Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masing-masing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian  Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton.

Produksi sampah masing-masing kabupaten/kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. (nas)