Program Pemerintah Diminta Terus Ditingkatkan

Mataram (Suara NTB) –  Federas Serikat Guru Indonesia (FSGI) membuat rapor kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dalam rangka hari guru nasional dan menjelang 770 hari kerja Mendikbudristek. Rapor kinerja itu hasil survei dari 7 indikator kinerja pendidikan dengan 777 guru responden. Hampir 80 persen responden menilai baik, tetapi sejumlah program pemerintah dalam bidang pendidikan diminta terus ditingkatkan.

Wakil Sekjen FSGI, yang juga dari Serikat Guru Mataram, Mansur pada Kamis, 25 November 2021 menjelaskan, kondisi tersebut dapat dilihat dari 777 responden, 74,9  persen responden menilai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berjalan dengan baik. 74,3 persen responden berpendapat bantuan kuota berjalan dengan baik. Terkait ANBK, lebih dari 80,2 persen guru menyatakan pelaksanaan ANBK sudah baik.

Iklan

Sedangkan Program Guru Penggerak (PGP) dinilai baik oleh 82,5 persen responden. Program Sekolah Penggerak (PSP) dirasakan baik oleh 79,4 persen responden, dan 73,6 persen responden menilai Program Organisasi Penggerak baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terakhir 80,8 persen  responden menilai proses rekrutken PPPK Guru Honor telah berhasil membantu penyelesaian masalah guru honor.

Di samping itu, ujarnya, sekitar 10-20 persen responden menilai semua kebijakan/program Mendikbudristek, Nadiem Makarim dalam kategori Cukup. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar program Nadiem diberlakukan secara selektif, artinya masih terdapat komponen guru yang tidak merasakan manfaat dari program-program Kemendikbudristek. ‘’PGP, PSP dan  POP diberikan melalui seleksi yang cukup ketat, sedangkan P3K masih terbatas pada guru honorer yang sudah tercantum di Dapodik,” ujarnya.

Masih terdapat kelompok guru yang menilai kurang terhadap kebijakan Nadiem, meskipun di bawah 10 persen, tetapi hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Khususnya untuk bantuan kuota belajar, terdapat 10,4 persen guru yang menilai kurang. “Artinya masih terdapat proses penyaluran yang tidak tepat sasaran maupun peruntukannya. Secara umum penilaian kurang ini hendaknya menjadi ruang koreksi dan evaluasi bagi kementerian untuk perbaikan pada tahap pelaksanaan kedepannya,” ujar Mansur.

Mansur juga mengatakan, pihaknya merekomendasikan sejumlah hal antara lain kualitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus tetap ditingkatkan, mengingat masih ada 50 persen lebih responden yang menyatakan PJJ belum berjalan lancar. “PJJ tidak hanya diperlukan saat pandemi,” ujarnya.

Sementara untuk bantuan kuota belajar sebaiknya tetap diberikan dengan perbaikan pada proses penyalurannya. Untuk ANBK, pihaknya menyarankan harus dilanjutkan serta dilakukan peningkatan pada pemanfaatan hasil ANBK.Terkait Program Guru Penggerak dapat dilanjutkan dengan perbaikan pada proses rekrutmen yang tidak mementingkan jumlah atau kuantitas. Selain itu, Program Sekolah Penggerak harus diperbanyak karena lebih dirasakan kemanfatannya oleh sekolah.

“Program Organisasi Penggerak harus dievaluasi karena masih banyak guru yang tidak merasakan dampaknya. Dan, model rekrutmen P3K guru harus dievaluasi terkait pola pemberian nilai afirmasi,” pungkas Mansur. (ron)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional