Program Kerja Disnakertrans Diharapkan Terintegrasi Posyandu

Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah saat menerima Kadisnakertrans NTB, I Gde Putu Aryadi, beserta pejabat struktural lingkup Disnaker NTB di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur, Jumat, 3 September 2021. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah menginginkan agar program kerja ataupun program-program unggulan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi NTB bisa berintegrasi sepenuhnya dengan Posyandu Keluarga yang basisnya berada di desa hingga tingkat Dusun. Posyandu Keluarga merupakan media yang sangat strategis untuk mengedukasi masyarakat terkait program ketenagakerjaan dari berbagai aspek yang luas untuk menjadi panduan masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat menerima Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH beserta pejabat struktural lingkup Disnaker NTB di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur, Jumat, 3 September 2021.

Iklan

Wagub mempertegas bahwa di setiap desa di NTB sudah memiliki pendamping desa di bawah binaan DPMPD NTB. Keberadaan pendamping desa ini juga bisa dioptimalkan bahkan semakin memperkuat keberadaan Posyandu untuk menyampaikan pesan-pesan positif dan produktif terkait dengan banyak hal tentang ketenagakerjaan.

Melalui Posyandu bisa disampaikan kepada msyarakat bagaimana menjadi pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sukses dan dimuliakan tentunya dengan mematuhi aturan-aturan ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan pemerintah.

‘’Kita tentu tidak ingin mendengar kisah-kisah menyedihkan dan menyeramkan dari para PMI yang bekerja di luar negeri  karena keberangkatannya tidak prosedural. Nah melalui Posyandu yang  diback up oleh Tenaga Pendamping Desa bisa memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti prosedur kerja ke luar negeri yang disyaratkan pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan,’’ katanya.

 Jadi lewat edukasi yang benar diharapkan persepsi  masyarakat itu terbangun. Kita gunakan momentum-momentum tersebut untuk terus mengedukasi masyarakat. Kalau kita mengedukasi masyarakat secara massif tentu akan semakin banyak PMI-PMI kita yang sukses dan secara tidak langsung bisa merubah pola pikir masyarakat yang lebih bijak tentang keinginan untuk bekerja ke luar negeri dengan mengikuti aturan pemerintah.

Wagub juga menyampaikan inovasi-inovasi yang dilakukan Disnaker NTB selama ini sudah berada pada peta jalan yang benar terkait dengan kebutuhan dan kesempatan kerja yang diperlukan masyarakat. Namun Wagub mengingatkan agar seluruh elemen dan institusi terkait lainnya hendaknya bisa dilibatkan dan dirajut sedemikian rupa sehingga bisa menjadi satu kekuatan yang bermuara pada terbukanya informasi kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

Wagub juga mengingatkan agar keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov NTB agar lebih didayagunakan dengan baik dan makin diperkuat agar tidak ditemukan BLK-BLK yang mati suri tanpa ada kegiatan/pelatihan kerja.

BLK agar tetap dijadikan sebagai pusat pelatihan calon-calon tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus sebelum terserap ke pasar kerja. Disnaker NTB harus membangun sinergi juga dengan SMK-SMK Kejuruan di NTB untuk lebih mematangkan output/lulusannya dengan pembekalan yang lebih meningkat sebelum memasuki dunia kerja.

Kadisnakertrans NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH melaporkan,  kondisi saat ini tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTB masih di angka 109.700 (3,9 %).  Meningkatnya kerja paruh waktu (bekerja kurang dari  35 jam seminggu) 31,71% tahun 2021, tahun 2020 sebesar 23,43 % (feb.2020), 27,22 % (Agustus 2020).

Adapun program strategis yang dilakukan yakni  Revitalisai BLK (Pepadu Plus , MTU, pemagangan, WUB), Zero unprosedural migran,  AKAD/ AKL,  Pemberdayaan PMI purna dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. (r)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional