Program JPS Kota Mataram, Diduga Jadi Proyek Oknum Pejabat

Salah satu rekanan penyedia JPS Kota Mataram mengepak barang yang akan disalurkan pada penyaluran JPS tahap V beberapa waktu lalu. Program JPS diduga jadi proyek pejabat dan kolega pejabat di Lingkup Pemkot Mataram. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 tidak saja mengganggu sektor kesehatan, tapi juga berpengaruh pada sektor ekonomi. Pemerintah berupaya memulihkan ekonomi dengan memberikan bantuan stimulan. Program jaring pengaman sosial (JPS) jadi salah satu pilihan. Namun penyediaan bahan pangan ini diduga jadi sarang proyek oknum pejabat dan para koleganya.

Data yang dihimpun Suara NTB  sejak penyaluran JPS tahap I sampai tahap V, jumlah penerima JPS di tahap I dan II sebanyak 19.803 kepala keluarga (KK). Penerima manfaat ini membengkak di tahap III – V menjadi 32.548 KK. Anggaran dibutuhkan untuk satu kali penyaluran sekira Rp8,6 miliar. Pemkot Mataram telah menyalurkan JPS sampai tahap V dengan total anggaran dihabiskan mencapai Rp43 miliar lebih.

Pengadaan barang berupa beras, biskuit, sabun antiseptik, minyak goreng dan gula justru diduga dimanfaatkan oleh para pejabat dan kolega. Sumber Suara NTB yang merupakan pejabat di lingkup Pemkot Mataram banyak membeberkan skenario penunjukan rekanan sampai pengadaan barang.

Rekanan dan oknum pejabat diduga kongkalikong. Penyaluran JPS tahap I dan II hanya melibatkan dua rekanan. Kedua rekanan ini diminta menyiapkan 19.803 paket sembako. Penyedian bahan pokok diduga dimanfaatkan oleh oknum pejabat setingkat eselon III tersebut. Dugaannya yang bersangkutan menyuplai 80 ton beras. Beras ini diambil dari keluarganya yang merupakan pemilik penggilingan beras di Lombok Tengah. “Alasannya membantu rekanan. Kebetulan keluarganya di Lombok Tengah pengusaha penggilingan beras,” kata sumber.

Tim asistensi yang mengecek penyaluran di tahap pertama tidak menemukan masalah dari kualitas barang. Hanya saja kekurangan takaran jadi atensi serta produk sabun yang tidak sesuai standar. Permasalahan justru mencuat pada pendistribusian JPS tahap II. Kualitas beras disuplai oleh oknum pejabat tak memenuhi standar. Tim asistensi merekomendasikan agar beras segera diganti. “Saat tahap II baru ketahuan ada masalah. Berasnya banyak pecahan bulirnya,” terangnya.

Jika diasumsikan harga beras di penggilingan dengan kualitas beras Rp7.500 – Rp8.500. Oknum pejabat menjual ke penyedia JPS sekitar Rp9.000 – Rp10.000. Artinya, sudah ada keuntungan Rp1.000 – Rp1.500/kg. Sementara, beras disuplai sekitar 80 ton.

Pemkot Mataram mengeluarkan kebijakan dengan menambah kuota penerima JPS. Penambahan ini berdasarkan masukan dari kelurahan karena masih banyak warga yang belum terakomodir. Untuk tahap III dan seterusnya jumlah penerima JPS 32.548 KK. Pemkot Mataram kembali menambah dua rekanan penyedia. Salah satu penyedia itu merupakan keluarga atau kolega dari pejabat.

Penyediaan barang oleh keluarga pejabat tak berjalan mulus. Tim asistensi yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta OPD teknis menemukan beras berkutu dan tak layak konsumsi. Beras yang baru didatangkan sekitar delapan ton.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membantah adanya pejabat terlibat dalam pengadaan barang pada bantuan JPS. Pihaknya telah mengingatkan pejabat pembuat komitmen serta OPD teknis agar tidak bermain – main. Pasalnya, aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan serta KPK mengawasi secara langsung. “Ndak ada itu. Saya sejak awal sudah mengingatkan,” tandasnya.

Suara NTB menunjukkan data serta nama perusahaan yang merupakan keluarga dari pejabat sebagai salah satu rekanan penyedia. Mahmudin tak bisa mengelak. Dia berdalih siapapun berhak menjadi penyedia sepanjang syarat administrasi lengkap dan tidak ada masalah dari sisi kemampuan finansial. “Saya cek langsung dokumennya ndak ada namanya di perusahaan itu,” dalihnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiartha menegaskan, penyaluran JPS dihajatkan untuk memberikan bantuan stimulus bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Program ini dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah ancaman resesi. “Tujuannya untuk membantu masyarakat terdampak. Saya kira ini program yang baguslah,” tandasnya.

Politisi Partai Gerindra ini enggan berspekulasi apakah ada permainan atau keterlibatan pejabat dalam pengadaan barang. Dia memandang sepanjang tidak ada masalah dan protes dari masyarakat dinilai tidak perlu dipersoalkan. “Masyarakat sudah menikmati. Jadi tidak usah kita berasumsi seperti itu,” ucapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Yusuf menegaskan, pengawasan pengadaan JPS di Kota Mataram melibatkan Inspektorat, Kepolisian, BPKP dan OPD terkait yang tergabung dalam tim asistensi. Tim mengecek barang serta kualitasnya sesuai keahlian masing  – masing. “Seperti beras yang ahlinya mengecek itu kan Bulog. Demikian juga yang lain,” ucapnya.

Kejaksaan tetap mengevaluasi pada saat penyaluran. Pengecekan ini sifatnya tim gabungan. Lembaga adhyaksa ini akan mengeluarkan rekomendasi bilamana barang tidak cocok atau tidak memenuhi standar. Indikasi keterlibatan pejabat dan koleganya dalam penyaluran tersebut, Yusuf tidak mau berandai – andai dalam kasus tersebut, karena proses penyaluran ditentukan oleh PPK. Kendati demikian, pihaknya tetap mengingatkan pengadaan JPS harus sesuai prosedur. (cem)