Program JPS Dilanjutkan 2021, Pemprov Alokasikan Anggaran Rp119,46 Miliar

H. Amry Rakhman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melanjutkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada 2021 mendatang. Dalam Rancangan APBD 2021, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk JPS sebesar Rp119,46 miliar lebih.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si., mengatakan, pandemi Covid-19 masih belum diketahui kapan akan berakhir. Sehingga penanganan dampak Covid-19 masih menjadi prioritas di tahun 2021.

‘’Pandemi ini masih berlangsung. Pada saat peristiwa berlangsung maka diberikan perlindungan sosial melalui JPS. Kalau telah berlangsung maka dilakukan pemulihan dan pemberdayaan,’’ kata Amry dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 25 November 2020.

Namun, Amry belum menjelaskan secara detail bentuk JPS yang akan diberikan pada 2021. Karena masih belum dilakukan pembahasan secara teknis.

‘’Apa modelnya, apa paketnya, bagaimana mekanismenya? Nanti kita lihat modelnya, karena teknisnya belum kita rapat. Bagaimana model di RKA OPD, kita belum lihat rinciannya. Ini masih berproses,’’ terangnya.

Begitu RAPBD 2021 selesai dibahas dan ditetapkan menjadi APBD, nantinya dilakukan pembahasan secara lebih teknis lagi. ‘’Teknisnya belum kita bahas. Begitu juga JPS ini berapa lamanya diberikan nanti,’’ imbuhnya.

Amry menambahkan, pemberian JPS tujuannya untuk melindungi masyarakat yang terdampak Covid-19. Supaya dampak yang dirasakan tidak terlalu besar.  ‘’Makanya kita akan berikan perlindungan serta pemulihan dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka mengatasi dampak pandemi,’’ tandasnya.

Untuk penanganan dampak Covid-19, Pemprov NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp852,32 miliar, baik untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan ekonomi.

Untuk penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, dengan intervensi anggaran sebesar Rp482,36 miliar lebih. Diarahkan untuk penaganan Pasien Covid-19 dan penanganan penyakit lainnya. Perbaikan sarana prasarana kesehatan, laboratorium, Litbang serta bantuan iuran BPJS.

Kemudian untuk JPS, dialokasikan anggaran sebesar Rp119,46 miliar. Direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penanganan sosial kemasyarakatan.

Diarahkan untuk percepatan dan pemerataan distribusi kesejahteraan sosial. Antara lain melalui bantuan kepada masyarakat miskin,  pemberian bantuan sembako, pemberian bantuan sosial secara tunai dan bantuan pelatihan kerja serta penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sedangkan untuk penanganan dampak ekonomi pascapandemi Covid-19, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp250,5 miliar lebih. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia pelaku UMKM termasuk di dalamnya IKM yang tersebar pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.

Dalam RAPBD 2021, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 5,47 triliun lebih. Atau bertambah sebesar Rp141,02 miliar, meningkat 2,64 persen dibandingkan APBD Perubahan 2020 sebesar Rp5,33 triliun.

Sedangkan belanja daerah pada RAPBD 2021 direncanakan sebesar Rp5,52 triliun lebih. Bertambah sebesar Rp 50,81 miliar lebih atau meningkat 0,93 persen dibandingkan target APBD Perubahan 2020 sebesar Rp5,47 triliun lebih. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here