Program BPNT di Loteng Diduga Banyak Penyimpangan

Dengar pendapat terkait dugaan penyimpangan penyaluran BPNT di DPRD Loteng, Senin, 12 Oktober 2020. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi (JATI) NTB, Senin, 12 Oktober 2020, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) di Jontlak. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Loteng, mulai dari dugaan permainan harga barang, pungutan liar (pungli) hingga keterlibatan oknum pendamping PKH sebagai penyaluran BPNT.

Tidak hanya itu, JATI NTB juga melaporkan dugaan penarikan biaya administrasi di luar ketentuan oleh agen BRI Link atas instruksi dari pihak bank. “Banyak dugaan persoalan yang terjadi dalam program BPNT. Dan, itu tidak hanya melibatkan agen penyalur tetapi juga oknum pendamping PKH hingga Dinas Sosial,” ungkap Saidin, perwakilan JATI.

Iklan

Di tempat yang sama, Slamet Riadi menambahkan, dugaan penyimpangan lainnya yakni ada oknum pendamping PKH yang justru ikut sebagai agen penyalur. Termasuk ada juga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal di aturannya, ASN maupun pendamping PKH tidak boleh jadi agen penyalur.

Yang lebih parah lagi, ada dugaan pungli yang dilakukan oknum bank kepada agen BRI Link selaku penyalur program. Termasuk juga banyak agen penyalur yang mengenakan biaya administrasi di luar ketentuan. Lagi-lagi diakui itu atas persetujuan pihak bank. “Untuk kami mendesak supaya persoalan ini segera ditindaklanjuti. Jika memang itu menyalahi aturan, kami minta dihentikan,” terangnya.

Jika tidak, pihaknya tidak akan segan-segan untuk melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi ke aparat penegak hukum. Karena dari keterangan dan barang bukti yang ada, memang ada indikasi mengarah ke pelanggaran hukum.

Ketua Forum Agen BRI Link Loteng, H. Sahwan dengan tegas membantah dugaan penyimpangan yang ada. Pihaknya sudah berusaha memberikan pelayanan yang maksimal. Termasuk soal harga barang, semua sudah disesuaikan dengan harga serta kuantitas yang ditentukan. Soal ada temuan, mungkin ada saja. Tapi bukan berarti semua agen penyalur melakukan hal yang sama.

Adapun soal jenis barang yang hanya dua, beras dan telur karena memang itu yang sering dan lebih banyak diminta oleh penerima bantuan, karena dinilai lebih tahan lama. Namun agen penyalur juga tetap menyediakan barang yang lain sesuai ketentuan.  Lagi pula secara berkala ada evaluasi yang dilakukan oleh pihak bank maupun oleh Dinas Sosial (Dinsos) Loteng. “Kalau yang terkait pungli saya tidak ada. Sedangkan terkait administrasi dalam setiap transaksi, itu memang sudah ada ketentuan dari pihak bank,” timpalnya.

Sementara itu, anggota DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., mendorong supaya dibuat sejenis kesepaham bersama terkait pola penyaluran BPNT antara agen penyalur dan pihak terkait lainnya supaya ada keseragaman dalam proses penyalurannya. “Soal adanya ASN maupun pendamping PKH yang ikut jadi penyalur bantuan, memang tidak boleh. Tapi kalau menjadi agen BRI Link itu bukan masalah. Karena kalau yang itu sudah larinya ke bisnis,” jawabnya. (kir)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional