Program Aspirasi Tak Dicairkan, Fraksi Boikot Rapat Paripurna

Deretan kursi kosong di DPRD Kota Mataram, Jumat, 4 Januari 2019. Dari 40 anggota DPRD Kota Mataram, hanya 11 orang yang hadir termasuk tiga orang pimpinan Dewan. (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Kekesalan anggota Dewan nampaknya sudah mencapai puncaknya. Sejumlah fraksi di DPRD Kota Mataram memboikot pelaksanaan rapat paripurna. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., terpaksa menunda rapat paripurna, Jumat, 4 Januari 2019.

Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua paket Raperda yang diajukan walikota Mataram serta pendapat Walikota terhadap tiga paket Raperda inisiatif DPRD, tidak kuorum.

Iklan

Berdasarkan tata tertib Dewan, rapat paripurna kemarin harus dihadiri oleh setengah + 1 anggota Dewan. Jumlah anggota DPRD Kota Mataram diketahui sebanyak 40 orang. Sedangkan yang hadir kemarin dan membubuhkan tandatangan pada daftar hadir  hanya 11 orang, artinya syarat kehadiran anggota Dewan tidak tercapai.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, keengganan anggota Dewan mengikuti paripurna itu lantaran program aspirasi mereka ada yang tidak dicairkan.

Bahkan, hingga tutup tahun 2018, program aspirasi masih ada yang belum dicairkan oleh eksekutif. Pantauan koran ini di DPRD Kota Mataram, adapun 29 anggota Dewan yang tidak hadir berasal dari fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya aksi boikot paripurna dari sejumlah fraksi. Ini menyusul kekecewaan anggota Dewan karena program aspirasi mereka, masih ada yang belum dicairkan hingga usainya tahun 2018.

‘’Kalau saya hadir sekarang ini, dalam kapasitas saya sebagai wakil ketua,’’ katanya.

Meski tidak merinci berapa persen program aspirasi anggota Dewan yang tidak terlaksana dalam tahun 2018, namun politisi Gerindra ini memperkirakan jumlahnya cukup banyak, sehingga memicu kekecewaan anggota Dewan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., berjanji akan mengkomunikasikan hal ini dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Dia berharap, rapat paripurna ini dapat dilanjutkan Senin, 6 Januari 2019.

‘’Ndak boleh kita berlama-lama tunda untuk melakukan suatu kebaikan. Namanya suatu yang baik harus kita utamakan dan cepat. Itu prinsip saya,’’ ujarnya kepada wartawan.

Didi membantah kalau paripurna ini deadlock. ‘’Saya tidak bisa memastikan ini bentuk ekspresi dari suatu hal,’’ katanya. Sehingga, pihaknya perlu melakukan komunikasi dengan pimpinan fraksi terlebih dahulu. (fit)