Program ‘’Smart City’’ di Kota Mataram Diduga Dipaksakan

Operator di command center memantau aktivitas masyarakat di Kota Mataram lewat layar monitor. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Program smart city (kota pintar) tak berjalan mulus setelah penandatanganan MoU di Bandung awal 2018 lalu. Program ini disinyalir dipaksakan. Pasalnya, agenda perangkat daerah tersusun dalam masterplan 2024 tak tereksekusi.

Kasubag Perencana di Mataram mengeluhkan, program smart city memang telah berjalan setelah penandatanganan komitmen oleh Sekretaris Daerah, Ir. H. Effendi Eko Saswito di Bandung.

Iklan

Setelah itu, tak ada dukungan baik dari sisi anggaran, sumberdaya manusia serta sarana prasarana. Padahal, rencana aksi telah dibuat sampai 2024. “Ini terkesan dipaksakan. Sampai sekarang belum ada dukungan sarana prasarana,” kata sebuah sumber.

Sebagai contoh kata dia, setiap program strategis tak didukung oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya, pengajuan agenda kegiatan dicoret begitu saja. Tanpa memberikan solusi. Belum lagi, bimbingan teknis dihadiri orang – orang berbeda. Di satu sisi, program ini minimal dikuasai oleh kepala bidang.

Dalam program tersebut ada empat item yang harus dilaksanakan. Yakni, smart society, smart branding, smart lising dan smart goverment. Satu program saja yaitu smart branding belum berjalan sejak dilauncing 2017 lalu. Tidak ada dukungan anggaran padahal ini penting sampai beberapa tahun ke depan.

“Bandingkan dengan Solo, Jakarta dan Bandung. Branding mereka jelas. Kita cuma brandingnya ayo ke Mataram. Itu kan punyanya Dinas Pariwisata,” kritiknya.

Faktor sarana dan prasarana serta SDM sebut dia, sangat penting. Ini yang akan menunjang program kota pintar berjalan. Percuma menurutnya, membuat konsep tapi yang diajak lari kencang tidak mau. “Kita di perencana yang lelah mikir,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Lalu Martawang menegaskan, smart city tidak bicara soal command center, tetapi bagaimana masyarakat melek terhadap teknologi informasi. Pelayanan publik tak lagi menggunakan pola – pola konvensional. “Secara perlahan akan melaksanakan upaya atau ikhtiar menjadi blue books,” kata Martawang.

Pelaksanaan smart city harus melibatkan OPD. Mereka harus ditekan menyusun roadmap karena jadi panduan ke depannya dalam konteks peningkatan pelayanan publik. “Seperti pelatihan BSSN itu kan. Jadi tanda tangan bisa menggunakan sistem elektronik,” ucapnya. (cem)