Profesi Berisiko, Dikpora Wajibkan Guru Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Dikpora UPTD Bayan melakukan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga terkait.(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Profesi guru dengan kesehariannya tergolong pekerjaan berisiko. Tidak ada jaminan selamat dalam perjalanan pulang pergi mengajar setiap harinya. Untuk itu, Dikbudpora Lombok Utara mewajibkan seluruh guru, baik PNS dan non PNS untuk ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kewajiban menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu telah diinstruksikan sebelumnya oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dan dalam Program Jaminan Sosial, semua guru tanpa terkecuali harus ikut,” ucap Kepala Dikbudpora KLU, Adenan, S.Pd., M.Pd., Senin, 11 Oktober 2021.

Iklan

Ia menjelaskan, Inpres No. 2 Tahun 2021 mengamanatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil langkah-langkah agar pendidik dan tenaga kependidikan lainnya pada satuan pendidikan baik formal maupun informal menjadi peserta aktif dalam program jamsos ketenagakerjaan.

Di samping itu, Pergub NTB No. 51 tahun 2010 tentang Kewajiban Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga mengatur hal serupa. Dimana, setiap orang yang bekerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk orang asing yang bekerja paling singkat (enam) bulan, wajib menjadi peserta program BPJS.

“Untuk peserta penerima upah terdiri dari pekerja yang bekerja pada penyelenggara Pemerintah Daerah, dan selain pemerintah daerah,” ucapnya. Bagi kalangan guru ASN, Adenan mengaku tak khawatir karena keberadaannya sudah diatur sejak awal sebagai peserta Jamsostek. Namun bagi guru non ASN, ia mengarahkan agar semuanya tercatat sebagai peserta.

 Terpisah, Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Bayan, Jamili, S.Pd., mengakui ketentuan – Inpres dan Pergub – itu, telah ditindaklanjuti. Senin kemarin, pihaknya mengalirkan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberi sosialisasi kepada guru non ASN. Guru sasaran peserta Jamsostek mencakup tenaga pendidi satuan pendidikan SMP, SD, TK dan PAUD yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS.

“Alhamdulillah, respon guru-guru yang hadir saat sosialisasi cukup positif. Mereka bersedia sebagai peserta,” ucapnya. Jamili menerangkan, seluruh guru calon peserta BPJS Ketenagakerjaan akan didata oleh UPTD. Data dihimpun lebih dulu oleh sekolah masing-masing, dilaporkan ke UPTD, selanjutnya diteruskan ke Dikpora Kabupaten untuk dikoordinasikan dengan BPJS.

“BPJS ini sangat membantu guru GTT maupun PTT dalam melaksanakan tugas karena ada jaminan sosial untuk mengantisiapsi kecelakaan kerja. “Responnya guru bagus, apalagi biaya preminya hanya Rp12.000 per bulan,” pungkasnya. (ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional