Prihatin Banyak Berperkara Hukum, Tokoh Agama Gelar Istigasah Penyelamatan Aset Daerah

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama TGH. Faizin Ya’qub dan jajaran saat hadir dalam istigasah dalam rangka penyelamatan aset Lobar, Kamis, 5 Maret 2020. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Sengkarut persoalan aset yang menggelayuti Pemkab Lombok Barat (Lobar) selama beberapa tahun terakhir, membuat tokoh masyarakat dan agama prihatin. Hal ini juga dirasakan Pimpinan Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Al-Furqon Batu Kuta Narmada Lombok Barat, TGH. Faizin Ya’qub yang kemudian mewujudkan keprihatinannya dengan cara menyelenggarakan zikir dan do’a.

Zikir dan  doa yang juga dihadiri Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dengan tajuk “Mengetuk Pintu Langit dengan Istigasah dan Doa Bersama Dalam Rangka Penyelamatan Aset Lombok Barat“ di Masjid Pesantren yang berada persis di samping Taman Narmada itu, Kamis, 5 Maret 2020.

Iklan

“Saya yakin dengan istigasah ini akan membukakan hati berbagai pihak yang terlibat dalam persoalan aset di Lombok Barat agar bisa membantu penyelamatan aset dan mengembalikannya untuk bisa dipakai demi kemaslahatan,” ujarnya.

Kemaslahatan tersebut, ujar TGH. Faizin Ya’qub, meminjam analogi dari Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, pembiayaan untuk persoalan dan kerugian akibat kehilangan aset semestinya bisa dialokasikan buat kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan anak yatim. “Karena keprihatinan tersebut, selama sebulan kami melakukan khataman Qur’an baru kemudian hari ini menyelenggarakan istigasah. Ini dilakukan oleh anak-anak yang masih belum aqil baligh dan mereka sedang dan bahkan yang sudah menghafal 30 juz qur’an,” terang TGH. Faizin Ya’qub.

Di kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H. Fauzan Husniadi menyambut baik acara yang digagas oleh TGH. Faizin Ya’qub. “Semoga ini bisa mengetuk hati pihak-pihak yang masih menyimpan dokumen-dokumen kepemilikan serta tahu bahwa objek tertentu itu adalah milik pemda. Termasuk dengan yang akan atau sedang menggugat aset Pemda, semoga bisa dibukakan hatinya untuk jujur menilai kepemilikan sebuah objek,” terang Fauzan.

Dalam beberapa kasus terang Fauzan, proses pengalihan kepemilikan atas sebuah aset yang tercatat dalam neraca aset daerah, justru mendapat gugatan dan akhirnya pemerintah daerah mengalami kekalahan karena lemahnya aspek hukum berupa sertifikat kepemilikan. Fauzan Husniadi memberi contoh kasus SDN 2 Bengkel yang dahulunya adalah satu kesatuan dengan aset milik Kementerian Sosial.

“SDN 2 Bengkel, ini kan pemda digugat, tapi setelah bergulir gugatan di MA, baru datang orang Kemensos, disampaikanlah bukti kepada kami bahwa itu adalah tanah milik kemensos. Nah dulu ada tanah Kemensos yang di sebelah selatan. Dibangun bangunan Kemensos, tapi yang bangun pemda. Nah itu dulu pernah digugat, tapi Kemensos menang. Nah ini satu lokasi dengan SDN 2 Bengkel. Diketahui bahwa itu tanah milik Kemensos seluas 3.700 m², termasuk di atasnya berdiri SDN 2 Bengkel,” terang Fauzan.

Saat ini aku Fauzan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan dikoordinasi lebih intens dengan Kemensos supaya bisa dilibatkan saat proses PK (Peninjauan Kembali, red) ke Mahkamah Agung.

Menurut catatan BPKAD, dalam 3 tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang berperkara dalam beberapa objek perkara gugatan, di antaranya ada di Salut, Batu Kuta, SMP 2 Gunungsari, SDN 2 Bengkel, dan Desa Sesela.Pihaknya aku Fauzan masih berpikir positif untuk tahun-tahun mendatang tidak mengalami gugatan lagi. “Tiga pengamanan ini kan kita maksimalkan. Pengamanan administrasi kan sudah jelas tercatat di neraca. Nah pengamanan fisik dikuasai, lalu pengamanan yuridis ini kita sertifikatkan supaya alas kepemilikan kita ini jelas,” tegas Fauzan. (her)