Presiden Serukan Media Ikut Awasi Realisasi Bantuan Bencana

Presiden RI, H. Joko Widodo (Suara NTB/ist)

Dengan penyederhaan prosedur pencairan bantuan, dari 17 lembar menjadi satu lembar, Presiden RI, Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) berharap pencairan dana bencana untuk perbaikan perumahan warga korban gempa, tidak terkendala lagi. Diharapkan, proses ini secara keseluruhan dapat tuntas dalam satu sampai dua bulan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat berdialog dengan Pimpinan Media Cetak dan Elektronik di NTB, di Ruang VIP Lombok International Airport (LIA), Kamis, 18 Oktober 2018 sore.

Iklan

Dengan pencairan dana ini, masyarakat yang menerima bantuan akan serentak membeli kebutuhan untuk pembangunan rumahnya yang rusak.

‘’Ini juga harus menjadi perhatian kita. Bisa saja karena masyarakat membelinya serentak, nanti volumenya terbatas. Ini bisa jadi masalah,’’ katanya.

Karena itu, Presiden mengajak semua pihak termasuk media untuk bersama-sama mengawasi.  Presiden (pemerintah pusat) tidak bisa mengawasi langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berlangsung di NTB. ‘’Karena itu, mari kita (termasuk media) untuk bersama-sama mengawasinya.’’

‘’Ini pekerjaan besar dan menyangkut uang yang tidak kecil. Bukan miliaran, tapi triliunan rupiah,’’ tambahnya. Dibutuhkan kehati-hatian, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sangat bekerja hati-hati.

Diakui Presiden bahwa memang ada kendala-kendala yang ditemui di lapangan dalam penanganan pascagempa. Namun dengan penyederhaan prosedur dari 17 lembar menjadi satu lembar ini, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa berjalan lancar.

Dialog dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Menteri PUPR, Basoeki Hadimuljono dan Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dalam kesempatan itu, Menteri PUPR juga menjelaskan detail realisasi rehablitasi dan rekonstruksi pascagempa yang wilayah Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat. (*)