Presiden dan TGB Bahas Tingginya Angka Kemiskinan di NTB

Mataram (suarantb.com) – Pertemuan khusus antara Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan jajaran Pemprov NTB dalam rapat terbatas pada 21 Februari 2017 lalu secara khusus membahas masih tingginya angka kemiskinan di daerah ini. Demikian disampaikan Kepala Bappeda NTB, Ridwan Syah.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mempertanyakan masih tingginya angka kemiskinan di NTB. Padahal, selama tiga tahun berturut-turut pertumbuhan ekonomi di NTB selalu di atas nasional.

Iklan

“Tingkat pertumbuhan ekonomi NTB itu di atas rata-rata nasional, begitu juga indikator gini rasio dan pengangguran menunjukkan tren membaik. Tetapi justru angka kemiskinan kita masih di angka 16,02 persen. Itu artinya kemiskinan menurun, tapi lambat,” jelasnya, Kamis, 23 Februari 2017.

Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas nasional. Untuk itu Jokowi ingin pengentasan kemiskinan dimulai dari daerah.

“Oleh karena itu dalam rapat kemarin, secara khusus Pak Presiden menyampaikan supaya NTB dengan dukungan pusat bersungguh-sungguh dalam pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.

Dalam RPJMD NTB telah ditargetkan angka kemiskinan yang sekarang 16,02 persen turun menjadi 12,25 persen. Jadi target penurunan sebesar 3,77 persen. Sementara dalam RPJMN, hingga 2018 angka kemiskinan di NTB ditargetkan turun menjadi 13,87 persen. Sementara angka pengangguran ditargetkan turun 2,80 persen.

Diakui Ridwan, target penurunan ini cukup berat. Sebab tiap tahunnya, penurunan angka kemiskinan di NTB selalu di bawah  angka satu persen. “Ini memang berat,” akunya.

Berbeda dengan pengentasan kemiskinan yang sangat lambat, angka pertumbuhan ekonomi NTB cukup bagus mencapai 5,82 persen. Untuk itu dalam RPJMN, sampai akhir 2018 pertumbuhan ekonomi NTB ditargetkan naik menjadi 6,1 persen. Dalam rangka mencapai target itu, Jokowi ingin memastikan apa hambatan yang dialami Pemprov NTB. Sehingga target dapat dicapai dengan cepat.

“Dalam mewujudkan target itu sebenarnya ada dua yang utama, yaitu investasi dan mantapkan infrastruktur strategis. Ini dua hal yang saling berkaitan. Tidak akan ada investasi ketika belum ada infrastruktur,” papar Ridwan.

Oleh sebab itu gubernur juga telah mengajukan beberapa proyek strategis yang bisa mempercepat tercapainya prioritas nasional tersebut. Proyek strategis berperan dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

“Gubernur sudah usulkan beberapa proyek strategis yang mendukung prioritas nasional tadi, sesuai dengan kapasitas daerah, yang bertumpu pada dua hal, yakni pariwisata dan ketahanan pangan,” imbuhnya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here