PPTKIS yang Berangkatkan Sri Rabitah Harus Dievaluasi

Mataram (Suara NTB) – Kalangan DPRD NTB menyerukan agar dilakukan evaluasi terhadap Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) yang memberangkatkan Sri Rabitah.

Desakan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat terkait kasus Sri Rabitah yang digelar di DPRD NTB, Senin, 13 Maret 2017.

Iklan

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH.

Dalam rapat, Kasdiono menegaskan bahwa berdasarkan pemaparan dari Drs. H. Wildan selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, diketahui bahwa seluruh dokumen yang dibuat sebelum keberangkatan telah sesuai dengan ketentuan.

“Semua dokumen dianggap sesuai aturan sehingga dianggap cukup untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan paspor,” ujarnya.

Hanya saja, dokumen yang legal ini tidak sesuai dengan sejumlah fakta di lapangan. Fakta pertama adalah bahwa Sri Rabitah adalah warga KLU dan bukan warga Sesela, Lombok Barat seperti tertuang dalam dokumen.

“Secara nyata dia (tinggal) di KLU,” tegas Kasdiono. Selain itu, dalam dokumen tertulis bahwa tujuan pemberangkatan adalah Oman, tapi kenyataannya, Rabitah justru dibawa ke Qatar.

Mendapati adanya fakta-fakta yang berseberangan dengan dokumen resmi itu, Kasdiono merasa ada yang belum dilakukan oleh PPTKIS yaitu memberikan laporan penempatan.

“Ini laporan penempatan, apakah dilaporkan atau tidak? Kalau mengacu pada situasi ini, saya haqul yakin, ini tidak dilakukan,” ujar Kasdiono.

Anggota Komisi V DPRD NTB, H. L. Pattimura Farhan, menegaskan pentingnya dilakukan evaluasi terhadap PPTKIS yang memberangkatkan Rabitah.

Pattimura tidak sependapat dengan Wildan yang menyatakan bahwa keberangkatan Sri Rabitah sudah sesuai prosedur, jika ditinjau dari dokumentasi keberangkatannya.

“Yang bapak bilang clear tadi adalah pra penempatan. Orang mau ke Oman kok bisa turun di Qatar? Ini harus dievaluasi dong. Bilamana PPTKIS melakukan pelanggaran segera dilaporkan dong. Biar menteri mengambil kebijakan,” tegasnya.

Pernyataan Pattimura itu disampaikan setelah Wildan memaparkan berbagai dokumen pemberangkatan Rabitah yang dianggapnya sudah diterbitkan sesuai prosedur.

“Kalau menurut pandangan saya maka saya nyatakan dia berangkatnya adalah legal. Kalau nanti ada perkembangan lebih lanjut terkait pemberangkatan tujuan dan sebagainya nanti akan kami tindak lanjuti,” tandasnya. (aan)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here