PPP Lotim Masih Saling Klaim Kursi di Dewan

Selong (Suara NTB) – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Timur (Lotim) 2018 mendatang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih saling klaim kursi dewan. Kedua kubu, baik Djan Faridz maupun Romahurmuziy di Lotim ini mengklaim diri paling berhak mengusung pasangan calon.

Ketua PPP Lotim Kubu Djan Faridz, Muhammad Zohri Rahman kepada Suara NTB, Jumat, 19 Mei 2017 mengakui masih adanya klaim mengklaim dan menganggap diri paling berhak. Kubu Zohri ini berpandangan, berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung menegaskan untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) atas kubu Romi – panggilan Romahurmuziy.

Iklan

Adanya kebijakan Kubu Romi yang sudah membentuk poros tengah dengan partai lain, Zohri Rahman tidak mempersoalkannya, karena menjadi hak mereka. Meski demikian, ada beberapa figur yang sudah mulai membangun komunikasi dan meminang PPP versi kubu Djan Faridz. Dalam hal ini, Zohri menyatakan tidak mau menyebut nama-nama calon dulu sampai benar-benar tiba waktunya. “Kita tetap rahasiakan dulu namanya,” ucapnya.

Meski upaya yang dilakukan ini diam-diam, Zohri Rahman mengaku telah melakukan gerakan politik. Soal jumlah kursi di dewan diyakinkan menjadi hak kubunya, karena terangkat menjadi wakil rakyat saat dirinya menjadi Ketua PPP Lotim.

Pihaknya berharap konflik PPP yang berkepanjangan ini diharapkan bisa segera diselesaikan. Tidak diinginkan, konflik yang berkepanjangan ini akan menimbulkan masalah bagi PPP sendiri saat mengikuti perhelatan politik 2018 mendatang. Kekhawatiran tidak bisa ikut pilkada diharap bisa dihilangkan dengan cara bersatu. Dalam hal ini, konflik yang masih berlangsung saat ini masih bisa diatasi asalkan di antara dua kubu tidak saling klaim.

Sebelumnya, ketua PPP Muzanni Umar mengutarakan, partai yang dipimpinnya ini berani membangun koalisi poros tengah, karena masih memiliki hak terhadap tiga kursi di dewan. PPP di bawah pimpinannya dianggap berhak mengusung pasangan calon bersama partai lain mitra koalisinya.

Menurutnya, syarat sah menjadi partai masih dikantongi, yakni memiliki Surat Keputusan Menkumham dan masuk dalam daftar lembaran negara. Fakta hukum ini, katanya bisa menjadi dasar hukum yang kuat untuk bergerak mengajukan pasangan calon. (rus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here